PAMEKASAN, (News Indonesia) – Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Apik, S. Pd yang merupakan salah satu tokoh di Desa Kacok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Madura, Jawa Timur, ikut melakukan demo bersama ratusan warga lainnya ngeluruk kantor Bupati Pamekasan. Senin (6/11).

Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut, juga melakukan orasi terkait Pilkades serentak yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan di desanya.

“Kami datang kesini ini, tidak meminta coblos ulang, namun hanya minta hitung ulang surat suara yang tidak sah,” kata Apik dalam orasinya bersama pendemo yang lain.

Keikut sertaannya dalam demo tersebut, pihaknya sebagai salah satu tokoh berdalih hanya untuk meredam emosi masyarakat biar aman.

“Namun jika tuntutan masyarakat tidak dipenuhi oleh Pemkab. Pamekasan kami tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Baca Juga: Tebang Pohon Mahoni Dikawasan Hutan Produksi, Delapan Orang Pelaku Diamankan Polisi 

Massa yang datang baik laki-laki maupun perempuan menggunakan mobil bak terbuka. Mereka datang langsung membentangkan berbagai poster berisi tuntutan tidak menerima hasil pilkades.

Sementara itu, orator warga Desa Kacok, Jailani mengatakan, pihaknya datang hanya untuk meminta keadilan bukan untuk membuat keributan.

“Terkait surat suara yang dicoblos tembus dan tidak disahkan oleh panitia, padahal menurut edaran surat KPU itu sah selama simetris,” jelasnya.

Sedangkan Wakil Bupati Pamekasan Halil Asyhari yang menemui pendemo dan di dampingi Kadis Pemerintahan Desa menyampaikan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia sudah berjalan bagus, dan aspirasi masyarakat serta suara rakyat sudah didengarkan.

“Terkait persoalan pilkades di Desa Kacok, diforum ini bukanlah forum keputusan, artinya ada forum untuk menyelesaikan persoalan ini,” ungkap Wabup.

Lebih lanjut Wabup mengatakan, selaku Pemerintah Daerah sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pilkades itu sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan secara administrasi.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan forpimda dan kajian-kajian secara hukum, namun jika belum merasa puas kita masih ada rembuk-rembuk untuk mencari jalan keluarnya,” tandas Wakil Bupati Pamekasan. ( My/it)