BANYUWANGI, (News Indonesia) – Beberapa aktivis Banyuwangi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Mereka melaporkan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Sulihtiono. dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pembangunan gedung sekolah SMK Negeri 2 Tegalsari, Kabupaten Bayuwangi.
Para aktivis tersebut dikoodinatori oleh Forum Pemantau Aset Negara (FPAN) Pelni Rompis. Di dalamnya ada beberapa LSM salah satunya LSM Somasi yang diketuai Suparmin, SH.
”Kami bersama FPAN datang ke KPK dalam rangka melaporkan dugaan terjadinya KKN pada proyek pembangunan gedung sekolah SMK Negeri 2 Tegalsari senilai 9,6 milyar rupiah,” tutur Suparmin, SH Ketua LSM Somasi, Selasa (14/11/2017).
Lanjut Suparmin, pada pembangunan gedung sekolah SMK Negeri 2 Tegalsari ada kongkalikong. Dan salah satunya tentang pengadaan tanah lokasi bangunan ditengarai milik ayah kandung Bupati Abdullah Azwar Anas.
”Kami menduga pada pembangunan gedung SMK Negeri 2 Tegalsari ada kongkalikong, contohnya tanah yang digunakan untuk lokasi bangunan adalah milik ayah kandung Bupati Abdullah Azwar Anas,” lanjut Parmin.
Sementara Pelni Rompis saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pada tahun anggaran APBD 2016 ada tander proyek senilai 9,6 milyar, dan pemenangnya ada dua PT. Yaitu PT. Tiga Jaya Blambangan dan PT. Arisko Cipta Graha Sarana yang keduanya beralamatkan di Banyuwangi.
Dijelaskan oleh Pelni selain diduga terjadi KKN, juga ada penyimpangan yang lain paparnya ke media.
”Yang jelas diduga adanya korupsi dan mar up, karena anggaran hanya digunakan untuk pengerjaan atapnya saja, gedung didirikan di atas tanah milik Bupati Anas, dan pendirian sekolah diduga tidak mengacu syarat syarat pendirian gedung sekolah, karena di situ banyak sekolah sekolah swasta yang masih berjalan,” tegas Pelni Koordinator FPAN Banyuwangi.
Sedangkan kepala dinas pendidikan Banyuwangi Sulihtiyono ketika dikonfirmasi melalui telpon Selulernya tidak ada jawaban.
Hingga berita ini ditulis, para pihak yang terkait belum bisa dikonfirmasi untuk menanggapi pelaporan FPAN Banyuwangi ke KPK. (Har/Jie)
Comment