SUMENEP, (News Indonesia) – Kinerja pelayanan UPT Puskesmas Bluto yang dituding tidak ramah kepada pasien masih terus dipertanyakan. Pasalnya, keluhan dari salah seorang pasien beberapa waktu lalu yang merasa dibentak-bentak oleh petugas Puskesmas setempat menuai hujatan dari beberapa kalangan masyarakat.

Mereka mempermasalahkan sikap tak ramah petugas Puskesmas yang seharusnya memberikan pelayanan maksimal kepada para pasiennya.

Namun sayang, hingga kini masalah pelayanan itu belum juga menemukan titik terang dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dengan alasan keluhan pasien tersebut dianggapnya sudah selesai di tatanan internal Dinkes dan Puskesmas Bluto.

“Puskesmas Bluto sudah kita panggil dan klarifikasi dan terhadap pasien saya anggap itu sudah selesai,” singkat kepala Dinas Kesehatan Sumenep, Fatoni, Kamis (22/02/2018).

Ditempat terpisah, Ketua Umum Front Pemuda Madura (FPM), Asep Irama menegaskan, keluhan sekecil apapun terkait pelayanan merupanan tanggungjawab Kepala Dinas Kesehatan setempat, untuk itu, keluhan yang berkenaan dengan pelayanan publik tidak boleh diabaikan.

“Buruknya kualitas layanan kesehatan di sejumlah Puskesmas di Sumenep, khususnya di Bluto yang baru-baru ini ramai dipermukaan merupakan puncak gunung es yang sudah terjadi sejak dulu dan terkesan ada pembiaran oleh pimpinan sebagai pengendali yang bertanggung jawab atas setiap peristiwa yang terjadi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen pelayanan,” terang Asep.

Berdasarkan hasil kajian lembaganya, Puskesmas Bluto harus berani membuka rekaman CCTV agar tidak terkesan melindungi bawahannya saat melalukan kesalahan.

“Buka itu CCTV, jika ada perlakuan yang berkenaan dengan pelayanan yang tidak ramah, disanksi itu, jangan dibiarkan, jika tidak maka buruknya pelayanan akan menjadi kebiasaan, sehingga kenyamanan pasien beserta keluarga akan terabaikan,” tuturnya.

Jika Dinas Kesehatan ‘melindungi’ aksi-aksi oknum puskesmas yang tidak melayani publik dengan baik, FPM mengaku siap membawa kasus ini ke Kementrian Kesehatan (Kemenkes), agar proses akreditasi puskesmas setempat benar-benar diseriusi.

“Karena dalam praktiknya, layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih sangat buruk,” tegasnya.

Bahkan, Asep menilai, jika konfirmasi atau pengumpulan informasi hanya dilakukan secara sepihak, hanya terpusat di Puskesmas Bluto tanpa menggali kebenaran dari pihak yang mengaku diperlakukan tidak sewenang-wenang, maka tindakan Dinkes jeles melindungi bawahan.

“Jika hanya sepihak yg Kepala Dinkes konfirmasi, tanpa bermaksud bertanya kepada korban, itu jelas tidak etis,” tutupnya. (Sya/Jie)