SUMENEP, (News Indonesia) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar kegiatan Sosialisasi Jaminan Persalinan (Jampersal) 2018 dalam rangka Peningkatan Kesehatan Masyarakat, di Hotel Utami Sumenep. Selasa (13/03/2018)

Titik fokus kegiatan tersebut juga demi membantu proses persalinan untuk mengurangi angka kematian pada balita dan ibu hamil.

Di Kabupaten Sumenep sendiri, angka kematian ibu dari 11 orang di tahun 2016 menjadi 8 orang di tahun 2017. Sementara itu, angka kematian balita juga menurun dari 36 kasus di tahun 2016 menjadi 27 kasus.

Sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021, sektor kesehatan ditekankan pada 3 arah kebijakan. Diantaranya, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat guna mencapai Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat 71,50 tahun di tahun 2021.

Meningkatkan mutu dan cakupan jaminan kesehatan. Serta, meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat dengan indikator seluruh puskesmas di Sumenep telah ter-akreditasi.

Bupati Sumenep, A. Busyro Karim dalam sambutannya mengatakan, program jampersal merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Jampersal adalah program untuk mengatasi masalah pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk kb pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.

“Sasaran program jampersal ini adalah ibu hamil, bersalin dan nifas dari keluarga miskin dan kurang mampu di kabupaten Sumenep yang tidak memiliki jaminan kesehatan seperti jaminan kesehatan dari BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat (KIS),” kata Bupati.

Di tahun 2017, kata Bupati, realisasi dana jampersal di Sumenep masih dibawah 20 persen. hal itu karena susahnya menjaring warga miskin, dikarenakan sudah banyak tercover di sistem jaminan kesehatan serta masih minimnya informasi tentang jampersal di masyarakat.

“Tahun ini, anggaran jampersal di sumenep mencapai 2,2 milyar. untuk itu, saya harapkan realisasi tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. saya tidak ingin ada masyarakat sumenep yang meninggal saat persalinan, karena masalah pembiayaan,” tegasnya.

Bupati juga meminta para camat dan kepala UPT Puskesmas lebih gencar memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah masing-masing, tentang adanya program jampersal.

Pihaknya juga meminta petugas kesehatan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai undang-undang nomer 5 tahun 2014 pasal 10 yang menyebutkan bahwa fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan.

“Merubah sistem yang berhubungan dengan manusia tentang pelayanan yang baik memang berat. apalagi sudah menjadi budaya, sehingga harus terus menerus dilakukan pengawasan, motivasi serta pendampingan kepada para petugas kesehatan,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinkes, Fathoni mengatakan sosialisasi dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan komplikasi yang ditimbulkan oleh kehamilan serta persalinan. Selain itu, pihaknya menyatakan melalui Jampersal ini ingin ingin memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Jadi semua ibu hamil sekarang ada jaminan yang ditanggung oleh negara, yang bentuknya melalui pelayanan,” terangnya.

Pihaknya mengaku, bahwa pelayanan itu tidak dibatasi Kasta tinnggi, menengah ataupun bawah. Baik itu dari keluarga kaya ataupun miskin, semuanya sama-sama mempunyai jaminan tersebut.

“Iya karena itu melalui APBN jadi semua ibu hamil mempunyai jaminan, bahkan kalau seumpama pihak kesehatan di kabupaten sumenep tidak mampu, bisa langsung dirujuk ke surabaya dan itupun bentuknya gratis,” tutupnya. (Sya/Jie)