Gempar Minta DPRD Sumenep Tolak Impor Garam

SUMENEP, (News Indonesia) – Gelombang penolakan terhadap rencana impor garam terus mengalir. Gerakan Mahasiswa Ekstra Parlemen (GEMPAR) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa (13/03/2018). Mereka meminta pemerintah menolak rencana impor 3,7 juta ton garam.

Dalam aksinya, massa membawa garam yang dibungkus plastik. Garam tersebut ditabur di halaman kantor DPRD Sumenep.

Kordinator aksi, Syaiful Bahri mengatakan, mahasiswa beserta masyarakat menolak impor garam. Sedangkan, kebutuhan secara nasional hanya 4,4 juta ton dan produksi lokal 2,2 juta ton. Jika pemerintah mengimpor 3,7 juta ton, akan kelebihan garam 1,7 juta ton.

Menurutnya, tahun 2017 produksi garam di Madura mencapai 436.929,95 MT. Dan tahun ini masih ada 60.000 MT garam Madura yang belum dapat disalurkan.

“Jika impor garam tetap dibiarkan, maka perekonomian petani garam akan terbenuhuh. Dan Sumenep sebagai salah satu kabupaten Pemasok garam terbesar di jawa timur, dan secara umum Madura hingga saat ini masih menjadi salah satu penyumbang Garam terbesar Nasional,” teriak Syaiful Bahri dalam orasinya.

Belum puas, mahasiswa juga meminta pemerintah yang dalam hal ini Komisi II DPRD Sumenep untuk menandatangani surat peryataan kesanggupan untuk menolak impor garam.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Bambang Prayogi setelah menemui massa aksi mengatakan, siap menolak impor garam tersebut jika ada penyalahgunaan dalam pengelolaannya, dan tidak sesuai serta merugikan perekonomian petani garam lokal.

“Sebetulnya kita butuh impor garam, namun yang harus kita tolak adalah penyalahgunaan dari impor garam tersebut,” terang Bambang

Politisi dari Partai PDI-P itu menambahkan, jika ada kesanggupan dari semua daerah yang memproduksi garam untuk penolakan impor garam tersebut, dirinya mengaku siap dan akan langsung mengajukan penolakan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan kementerian lain untuk menindaklanjuti penolakan impor garam tersebut.

“Iya kita tanyakan ke kementerian, ini ada apa?,” pungkasnya. (Sya/Jie)

Comment