JEMBER, (News Indonesia) – Dukungan kepada Muhammad Fawait dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember tahun 2024 tidak berhenti mengalir.

Setelah seminggu terakhir ‘digempur’ turunnya rekomendasi dari partai politik, kali ini pria yang akrab disapa Gus Fawait itu mendapat dukungan dari 2 organisasi di Jember.

Kedua organisasi tersebut adalah, DPD PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) dan Forum Honorer Tenaga Kesehatan Jember.

Deklarasi dukungan yang berlangsung di Ballroom Luminor Hotel, Jumat (28/6/2024), dibumbui dengan keinginan dan harapan kepada Gus Fawait agar anggota 2 organisasi tersebut diperhatikan kesejahteraannya.

Retno Diah Palupi, Ketua Forum Honorer Nakes Jember menyampaikan selama ini pengabdian yang mereka curahkan tidak sebanding dengan kesejahteraan yang diterima.

Baca Juga: Ciptakan Pekerja Berkualitas, Disnaker Jember Fasilitasi Calon Pekerja untuk Magang

“Meskipun kita berseragam, mohon maaf kita masih miskin. Secara kumulatif kami hanya diberi honor 500 ribu. Kami garda terdepan saat Covid, namun kesejahteraan kami belum layak. Kami selama ini terhimpit, dari atas kita ditekan, dari bawah kita ditekan oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan tetapi jaminan kita tidak ada. Mohon maaf, kami nakes tapi kami tidak diberi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (oleh Pemkab Jember). Tidak ada, kita bayar sendiri,” keluh Retno.

Ia meminta kepada Gus Fawait agar tidak mengikuti rekam jejak calon bupati pada Pilkada sebelumnya. Dan, berharap agar bisa merangkul dan memperhatikan kesejahteraan para honorer nakes Jember.

“Tolong jangan seperti yang sebelum-sebelumnya, datang saat membutuhkan tetapi setelah jadi mau bertemu saja tidak bisa. Kami ingin semua nakes ini bisa dirangkul oleh Gus Fawait,” ucap Retno yang mengaku lebih cocok dengan visi misi Gus Fawait.

Tak jauh berbeda dengan para nakes, Bintoro Adi Kusuma selaku Ketua DPD PPDI Jember melabuhkan pilihan kepada Gus Fawait juga dengan alasan kesejahteraan.

Selama ini kata dia, tidak ada bupati yang mengakomodir kepentingan perangkat desa, terutama soal pemasukan yang terbilang minim lantaran masih mengacu kepada SK kepala desa.

“Permintaan kita mendukung Gus Fawait, nantinya SK kita itu dari bupati, sementara ini kan SK dari kepala desa. Sehingga deklarasi kita ini memohon kepada Gus Fawait jika menjadi bupati, SK itu ditandatangani oleh bupati,” tandasnya.

Bintoro menyebut, jumlah anggota DPD PPDI di Jember mencapai 2500 orang. Sebanyak itu, tidak jarang muncul persoalan yang dihadapi oleh anggotanya. Soal pendapatan, menjadi isu yang tidak kunjung ada habisnya pada masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto.

“Kesejahteraan kita selama ini belum terpenuhi sesuai masa jabatan kita, semua perangkat disamakan. Kita memohon kepada bupati terpilih nanti yaitu terkait dengan masa kerja, sehingga (upah) kita nanti dibedakan. Jika nanti kesejahteraan kita sudah disesuaikan dengan UMK Jember, otomatis penurunan stunting dan sebagainya di masyarakat itu bisa dioptimalkan dan lebih kita kedepankan,” tukasnya.

“Sekarang gaji Rp 2.000.000 sampai 2.200.000 kurang lebih karena ada tambahan dari provinsi Rp 100.000 yang sebelumnya Rp 2.171.000,” imbuh Bintoro menjabarkan range gaji perangkat desa.

Perlu diketahui, ada 2 organisasi atau yang menaungi perangkat desa di Jember. Yakni, DPD PPDI pimpinan Bintoro Adi Kusuma yang terlah menyatakan sikap mendukung calon bupati.

Dan, PPDI Jember pimpinan M. Yusuf yang sampai saat ini belum mengambil sikap dukung mendukung calon di Pilkada.

Meski demikian, Bintoro menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. “Tentang gerak kita sebenarnya sama, yang diusung sama-sama perangkat desa tidak ada jeda sebenarnya DPD PPDI dengan PPDI. Kita sama-sama melangkah melaju untuk ke depan demi perangkat desa,” ujarnya.

Sementara, mendapat dukungan dari 2 organisasi tersebut Gus Fawait menyatakan siap berkomitmen menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya dan mewujudkan keinginan dan harapan dari perangkat desa serta tenaga kesehatan honorer. (*)