SUMENEP, (News Indonesia) – Ketua IKA PMII Sumenep, Joko Suhardi berharap pelaksanaan rekrutmen PPK dan PPS di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, berlangsung transparan.

Menurutnya, isu-isu miring yang belakangan santer diperbincangkan dalam rekrutmen Panwaslu tingkat kecamatan oleh pokja Panwaskab setempat tidak terjadi ditubuh KPUD ujung timur pulau Madura ini.

“Saya hanya mengingatkan kepada komisioner KPU Sumenep untuk belajar dari kejadian rekrutmen Panwascam yang menyisakan polemik,” terang Joko Suhardi, saat jumpa pers kepada sejumlah wartawan, Sabtu (21/10/2017).

Joko menerangkan, PPK dan PPS sebagai penyelenggara pemilu tingkat bawah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelaksanaan demokrasi yang jujur dan berkeadilan (Jurdil).

Baca Juga: Begini Kondisi Hari Terakhir Pendaftar PPK-PPS di Kantor KPUD Sumenep

Karena itu, ia berharap peserta yang terpilih sebagai anggota PPK dan PPS berdasar hasil rekrutmen yang profesional. Bukan berdasar titip-titipan apalagi berdasar transaksional.

“Nanti akan ketahuan bagaimana kinerja KPU Sumenep dalam rekrutmen PPK dan PPS. Jika benar transparan dan profesional, publik bisa meyakini kualifikasi anggota PPK dan PPS hasil rekrutmen. Jika tidak, ini menjadi catatan bagi komisioner KPU Sumenep,” tambah Joko Suhardi yang didampingi Sekjend IKA PMII Sumenep, Hambali Rasidi.

Sebelumnya, KPU Sumenep membuka rekrutmen PPK dan PPS sejak 12-21 Oktober 2017. Setiap Kecamatan dibutuhkan lima anggota Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK).

Sedangkan untuk masing-masing desa dibutuhkan tiga anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Hingga berita ini ditulis, antusiasme pelamar masih antri berjubel mendaftar di sekretariat KPU Sumenep di JL Asta Tinggi. (Ky/Aji)