BOGOR, (News Indonesia) – Akhirnya mahasiswa se-Bogor melakukan audiensi kepada Wali Kota Bogor dan pimpinan DPRD Kota Bogor setelah tertunda satu minggu.
Audensi dengan tema satu dalam acara Suara Bogor Kita ini dihadiri sekitar 100 mahasiswa yang terdiri kampus IPB, STIE Kesatuan, Universitas Juanda, Politeknik AKA Bogor, Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian dan organisasi ekstra kampus HMI cabang Bogor menghadiri ruang rapat paripurna DPRD Kota Bogor.
Acara ini diawali dengan sambutan Ghazaly Imam Negoro selaku Ketua Pelaksana Suara Bogor Kita dari IPB, kemudian dilanjutkan sambutan Presiden Mahasiswa IPB Panji Laksono dan Kepala Bidang Minat dan Bakat Kemahasiswaan IPB Ujang Suwarna.
Adapun acara inti berlangsung proses audiensi yang dipimpin oleh moderator Achmad Muharam Jaya selaku Kordinator BEM se-Bogor dengan penyampaian langsung Bima Arya Sugiarto selaku Wali Kota Bogor dan Heri Cahyono selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bogor.
Audiensi diarahkan pada program andalan Wali Kota Bogor yang biasa disebut enam skala prioritas. Dari enam skala prioritas, difokuskan pada tiga masalah yang sangat dirasakan oleh mahasiswa dan warga Kota Bogor diantaranya Penataan transportasi dan angkutan umum, Penataan PKL, dan Kemiskinan demikian sikatakan Ketua BEM se-Bogor Ahmad Muharam Jaya kepada suaraindonesia-news.com usai audensi.
Menurut Ahmad Muharam, Mahasiswa se-Bogor merasakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Bogor masih terfokuskan pada pembangunan fisik, masih banyak permasalahan kemiskinan dan pendidikan yang belum terselesaikan. Tahun 2017, APBD Kota Bogor diprioritaskan pada bidang pendidikan dan BEM se-Bogor berkomitmen untuk mengkawal masalah pendidikan.
Ditambahkan Ahmad Muharam, banyak masukan dari mahasiswa yang disampaikan kepada Wali Kota Bogor diantaranya: Harus ada fasilitas pendukung untuk SSA, contohnya penyebrangan orang.
Dikatakan Ahmad Muharam, indahnya taman sempur tidak dibarengi dengan kecilnya kesenjangan sosial, masih banyak ‘gepeng’ yang tidur di taman itu sendiri
Selain itu kata Ahmad Muharam, pendidikan di Kota Bogor harusnya menjadi taman yang indah karena lewat pendidikan akan memajukan kehidupan bangsa.
Belum lagi penyelesaian proyek seperti jalan R3 dan pengadaan koridor utama transpakuan sebelum selesai masa jabatan ungkapnya.
Ahmad Muharam juga mengatakan bahwa lapangan pekerjaan yang merata untuk warga kota bogor juga harus di perhitungkan dan masalah PKL yang masih menjamur, belum adanya langkah konkrit terkait penataannya.
“Seharusnya Pemkot Bogor menggiring PKL ke sebuah zona sehingga masyarakat Kota Bogor lebih tertarik belanja di zona tersebut dibanding mall, dalam hal ini pemkot bogor harus ada keseriuan kordinasi antara Pemkot dan Pemkab Bogor,” ungkapnya.
Sementara SILPA Kota Bogor sendiri mencapai angka 309M. “Seharusnya pihak DPRD dan Wali Kota lebih matang lagi untuk merumuskan anggarannya,” kata Ahmad Muharam.
Tidak tuntasnya enam skala prioritas tidak luput dari peran DPRD yang kurang menggunakan hak interpelasinya, masih ada beberapa dinas yang tidak maksimal dalam menggunakan anggaran sehingga menyumbang SILPA imbuhnya.
Ia juga menuturkan, sangat disayangkan bus uncal yang sudah ada tidak di operasionalkan, padahal seharusnya ada fasilitas seperti bus unchal untuk mewadahi warga di luar Kota Bogor yang mengunjungi KRB setiap hari libur karena padatnya Kota Bogor diakhir pekan terangnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono mengatakan, dari enam skala prioritas yang dicanangkan pemkot bogor, yang paling dirasakan masyarakat adalah pendidikan, kemacetan dan kemiskinan.
Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan tentu harus ada kerangka jangka panjan, karena menurutnya kesejahteraan masyarakat kota bogor ini tidak bisa disulap hanya semalam saja, tetapi harus disiapkan kerangka dasarnya secara jangka panjang.
Menurutnya, kata kunci untuk pengentasan kemiskinan itu adalah pendidikan agar masyarakat kota bogor mempunyai masa depan yang baik dan sejahtera karena pendidikan menjadi entry point.
“Jika masyarakat kota bogor mengenyam pendidikan yang baik, tentu itu akan lebih mudah mendistribusikan kepada lapangan lapangan kerja yang layak dan juga membekali mereka menjadi wirausahawan yang berpotensi,” tuturnya.
Alumni IPB angkatan 28 ini juga mengatakan bahwa pendidikan itu bisa diajak menjadi kontributor dalam pembangunan ,minimal kesadaran masyarakat itu bisa dimunculkan ketika masyarakat kota bogor sendiri mempunyai kemampuan yang memadai.
Berkaitan dengan transportasi kata Heri, DPRD Kota Bogor sendiri menyarankan tiga hal yang harus dilakukan pemkot bogor yaitu selain membuat infrastruktur jalan yang banyak harus ada menurunkan laju volume kendaraan yang lalu lalang di kota bogor ini.
“Menurunkan itu bukan harus melarang, tetapi membuat regulasi yang bisa membuat kesadaran pengguna jalan agar tidak memanfaatkan kendaraan pribadi dengan cara membuat kendaraan publik yang lebih nyaman pungkasnya.(Iran/Iwan)
Comment