LUMAJANG, (News Indonesia) – Sekitar 50 Kepala Sekolah (KS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengikuti workshop terkait peningkatan kinerja KS, dalam hal penyusunan Rencana Kerja Sekolah (RKS), melalui pendampingan berbasis model STAN.

Terlihat keseriusan dari para peserta yang hadir, mulai dari KS SMP, Komite, Pengawas dan undangan lainnya.

Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdiknas) Kabupaten Lumajang, Drs Agus Salim, kepada media menjelaskan jika masih ada KS SMP belum sempurna dalam penyusunan RKS nya itu.

Baca Juga: Kabid Mitigasi Gunung Api PVMBG Kementerian ESDM; Letusan Gunung Agung Bali Diprediksi Lebig Dahsyat Dari Tahun 1963

“Dari sekitar 50 KS, ada sekitar 20 KS saja yang kurang sempurna dalam pengerjaan RKS nya. Sebenarnya semua KS sudah bisa, cuma kurang sempurna saja,” kata Agus Salim kepada media saat ditemui sebelum acara workshop tadi pagi.

Dikatakan lagi oleh mantan KS SMP Unggulan Terpadu di Kabupaten Lumajang ini, bahwa ada beberapa faktor kurang sempurnanya dalam penyusunan RKS tersebut.

“Terkadang KS ada yang menyerahkan penyusunan RKS nya kepada guru sekolah tanpa melihat kondisi sekolah saat ini. Ada juga yang hanya copy paste dari RKS milik teman KS lainnya,” tambahnya.

Dan yang belum sempurna menyusun RKS itu juga dari KS yang masih baru dilantik. Jadi kata Agus Salim itu perlu adaptasi dari KS dengan sekolah setempat dan belum pernah mengikuti workshop seperti ini.

Sementara itu, kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Lumajang, Siswanto kegiatan ini sangat berguna dan penting bagi KS untuk penyusunan RKS yang baik dan benar.

“Kegiatan ini sangat berpengaruh terhadap sekolah dan KS. Dan program-program itu sangat dibutuhkan oleh sekolah. Dan yang terpenting, dari masing-masing sekolah akan saling berkompetisi dalam penyusunan RKS nya agar bisa lebih baik lagi,” jelas Siswanto saat diwawancarai sejumlah media.

Kolaborasi antara KS dengan pihak sekolah atau Komite agar program itu bisa sesuai dengan apa kondisi sekolahnya. Dan sekolah yang satu dengan lainnya akan saling membandingkan dalam hal kebaikan penyusunan RKS.

“Dari keseluruhan 50 sekolah itu sudah diserahkan ke Diknas Kabupaten Lumajang, namun kami akui ada beberapa sekolah tidak menyusun RKS berdasarkan kondisi sekolahnya,” katanya.

Selain itu, kata Siswanto, RKS tersebut akan dilakukan Monitoring dan Evakuasi (Monev) oleh pihak pengawas, mana-mana yang belum sempurna dalam penyusunan RKS nya. (afu)