Tak Satu pun Warga Sekapuk Terima Bansos Covid-19 Pemkab Gresik

Kepala Desa Sekapuk, Abdul Halim, saat menyerahkan secara simbolis bansos JPS dari Pemprov Jatim.

GRESIK, (News Indonesia) – Kendati Pemkab Gresik, Jawa Timur, menggelontor anggaran Rp 210 miliar untuk bansos (bantuan sosial) dampak Covid-19, namun tak satu pun warga Desa Sekapuk Gresik menerima bantuan tersebut.

Untuk diketahui, sebelumnya Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama Ketua DPRD Fandi Akhmad Yani telah sepakat memberikan Bansos untuk warga terdampak Covid-19.

Bantuan tersebut berupa JPS (Jaring Pengaman Sosial) dalam bentuk uang tunai atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan. Total anggaran JPS senilai Rp 210 miliar untuk 116 ribu KK (Kepala Keluarga).

Kepala Desa Sekapuk Ujungpangkah Gresik, Abdul Halim mengaku kecewa lantaran tak ada satu pun warganya yang tersentuh bansos Covid-19 dari Pemkab Gresik. Padahal, pihaknya telah mengajukan warganya untuk mendapatkan bansos tersebut ke Pemkab Gresik.

“Apa bedanya warga saya dengan warga Kabupaten Gresik lainnya. Mereka juga merasakan dampak pandemi corona yang hingga kini belum berakhir. Tapi mengapa, Pemkab Gresik sama sekali tidak memberikan bansos Covid-19 kepada warga kami,” cetus Abdul Halim dengan nada kecewa, Sabtu (27/6/2020).

Untungnya, lanjut Abdul Halim, meski tidak mendapatkan bantuan dari Pemkab Gresik, warga Sekapuk akhirnya menerima bansos BLT JPS dari Pemprov Jatim. Meski nilai nominalnya hanya Rp 200 ribu per KPM (Keluarga Penerima Manfaat), namun setidaknya mereka merasakan wujud bansos Covid-19.

“Alhamdulillah, sebanyak 794 KPM
warga kami menerima JPS Provinsi. Untuk kades, perangkat desa, PNS serta warga yang kategori ekonominya VIP (mapan) dipastikan tidak dapat jatah bansos Covid-19, meskipun mereka semua merasakan dampaknya,” tandasnya.

Terpisah, anggota DPRD Gresik menyesalkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemkab Gresik dengan anggaran ratusan miliar, ternyata masih saja menyisakan banyak persoalan. Diantaranya, tidak tepat sasaran, lemot (terlambat), bahkan sampai ada yang sama sekali tidak tersentuh bansos tersebut.

“Kami benar-benar mempertanyakan komitmen Pemkab untuk warga terdampak Covid-19 ini. Pemkab kurang cepat dalam melakukan pencairan BLT JPS, sehingga membuat warga menunggu terlalu lama. Selain itu, juga masih banyak warga yang tidak tersentuh bantuan tersebut,” beber Ketua Fraksi NasDem DPRD Gresik, Moesa, Sabtu (27/6/2020). (*)

Loading...

Comment