JEMBER, (News Indonesia) – Pembagian Bantuan Langsung Tunai yang dananya bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) sampai saat ini masih carut marut, salah satunya terjadi di Dusun Krajan, Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

Misrawi (55) warga setempat, sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani. Dia mengaku selama ini tidak pernah mendapat bantuan sosial apapun baik bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Atas dasar itulah, Misrawi dimasukkan oleh pemerintah desa setempat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD.

Meski pembagian BLT-DD sudah memasuki tahap 3 pada Juni 2020 ini, namun Misrawi mengaku hanya menerima satu kali sebesar Rp. 300.000.

“Saya baru sekali dapat bantuan ini, yakni Rp 300 ribu saja, itu pun tahap kedua, rumah saya pun telah dipasangi stiker sebagai tanda warga penerima BLT DD, karena jumlahnya cuma Rp. 300 ribu, saya sempat tanya kepada bu RT kok cuma dapat Rp 300 ribu dari yang semestinya jumlahnya Rp. 600 ribu, namun bu RT jawab nama saya tidak ada di data penerima BLT,” ujar Misrawi, Jumat (26/6).

Setelah Misrawi menanyakan haknya yang kurang tersebut, stiker penerima BLT DD yang dipasang di samping pintu masuk rumahnya sudah tidak ada, Misrawi juga tidak tahu siapa yang mencopot stiker tersebut.

“Tadi malam saat saya mau berangkat jaga di sawah, stiker masih ada, tapi ketika pulang pada jam 3 pagi, stiker tersebut sudah tidak ada, gak tau siapa yang mencopot,” kata dia.

Sementara itu Muzammil selaku pendamping desa Kecamatan Mumbulsari, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa memang banyak kasus di wilayahnya, warga yang mendapat bantuan BLT DD, menerima tidak penuh, namun bukan berarti ada pemotongan, tapi sebab lain.

“Memang saat pertama pembagian, banyak yang melaporkan adanya pemotongan, setelah saya telusuri, ternyata potongan itu untuk membayar hutang, dimana penerima BLT tersebut mempunyai hutang kepada yang membagikan, dan ini sudah saya sampaikan kepada seluruh RT agar kalau memang penerima BLT dan dilakukan pemotongan untuk bayar hutang, seharusnya disampaikan saat membagikan,” ujar Muzammil.

Hal yang sama disampaikan Santos selaku Sekretaris Desa Lengkong, kepada sejumlah wartawan, ia mengatakan, bahwa warga di desanya yang menerima BLT sebanyak 222 warga, dan pihaknya sudah mengintruksikan agar tidak ada pemotongan.

Terkait yang dialami Misrawi, dia mengaku baru tahu, namun bisa jadi memang Misrawi tidak masuk sebagai warga penerima BLT DD, tapi ada warga lain yang menerimanya dan berbagi karena kebaikan hati.

“Kita belum cek datanya, bisa jadi pak Miswari memang tidak masuk di data penerima BLT, tapi karena ada penerima yang baik hati dan mau berbagi, itu sah-sah saja, namanya juga berbagi,” ujar Santos.

Ketika ditanya mengenai adanya stiker yang dipasang di rumah Misrawi, Santos mengatakan, dirinya tidak tahu siapa yang memasang stiker tersebut, sebab setiker memang dipasang saat pembagian tahap kedua, dan yang memasang adalah petugas yang membagikan dengan pendampingan pengurus RT setempat.

“Kalau yang memasang itu siapa, saya tidak tahu, soalnya bukan pemerintah desa yang memasang, tapi ada petugas yang membagikan dengan didampingi pengurus RT, dan kemarin kami juga menegur kepada RT nya terkait kasus ini,” pungkas dia. (*)