SURABAYA, (News Indonesia) – Hilirisasi sumber daya alam (SDA), penguatan infrastruktur, dan pengembangan industri menjadi sejumlah isu yang dibahas dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya memastikan kebijakan pembangunan nasional memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah.

Isu itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “2 Tahun Kepemimpinan Prabowo, Hilirisasi dan Masa Depan Industri Jawa Timur” yang diselenggarakan Gerakan Masyarakat Madani (GMM) di Surabaya, Sabtu (24/10/2026). Diskusi tersebut menghadirkan Akademisi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), Hendra Sukmana, dan Aktivis Gerakan Masyarakat Madani, Anton Cahyono.

Dalam forum tersebut, Hendra menilai keberlanjutan strategi hilirisasi perlu didukung infrastruktur daerah yang memadai. Menurutnya, pengolahan sumber daya alam di dalam negeri perlu diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah yang dapat dirasakan masyarakat, termasuk melalui penciptaan peluang ekonomi di daerah.

“Saya memandang hilirisasi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia,” kata Hendra.

Ia menegaskan, kebijakan hilirisasi perlu dikawal secara konsisten agar pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan bahan mentah, tetapi juga mendorong peningkatan nilai tambah bagi daerah.

“Kebijakan Prabowo ini perlu dikawal secara konsisten agar kekayaan sumber daya alam Jawa Timur mempunyai nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain hilirisasi, Hendra menyoroti pentingnya konektivitas transportasi antarkota dalam mendukung kegiatan industri. Ia menilai layanan transportasi publik, termasuk bus Trans Jatim, berpotensi membantu mobilitas tenaga kerja serta memperkuat hubungan antarpusat kegiatan ekonomi.

“Konektivitas antarkota memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat dan memperkuat hubungan antarpusat kegiatan ekonomi,” kata Hendra.

Ia menyebut Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan Malang sebagai wilayah yang berpotensi memperoleh manfaat dari peningkatan konektivitas. Sementara itu, Madiun dinilai berpeluang menjadi salah satu kawasan pengembangan industri di wilayah barat Jawa Timur seiring dengan perkembangan investasi.

Asta Cita dan Tantangan Hilirisasi

Sementara itu, Anton Cahyono menilai arah pembangunan nasional melalui program Asta Cita, khususnya dalam mendorong hilirisasi dan pengembangan industri, perlu terus didukung serta dikawal oleh masyarakat.

Anton menyampaikan pandangan positif terhadap komitmen pemerintah dalam mengembangkan hilirisasi. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memperkuat struktur ekonomi nasional dan memperluas kesempatan kerja.

“Kita harus percaya pada pemerintahan Prabowo yang sejauh ini sudah di lintasan dan berkonsentrasi penuh dalam mengembangkan proses hilirisasi dan masa depan industri Indonesia. Dan ini sudah terlihat hasil kerja beliau selama ini,” ujar Anton.

Menurutnya, keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga pada pengelolaan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pengembangan tenaga kerja dan talenta lokal dinilai penting agar masyarakat di sekitar kawasan industri dapat turut mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi.

Anton menambahkan, pengembangan industri pengolahan diperlukan agar sumber daya alam Indonesia tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

“Dengan pengembangan industri yang tepat, kekayaan alam Indonesia tidak hanya menjadi komoditas mentah, tetapi mampu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar dan memperluas lapangan kerja,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo tidak semestinya hanya berfokus pada kekurangan. Menurutnya, evaluasi perlu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan secara kritis sekaligus memberikan masukan yang konstruktif.

Diskusi tersebut menempatkan hilirisasi dan pengembangan industri Jawa Timur sebagai isu yang perlu terus dikaji, terutama terkait kesiapan infrastruktur, kualitas SDM, keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, serta pemerataan manfaat pembangunan. Berbagai pandangan yang disampaikan dalam forum itu menjadi bagian dari diskusi publik mengenai arah dan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional.