BKPSDM Sumenep Warning ASN untuk Netral di Pilkada Sumenep

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Abd. Madjid, saat ditemui di ruang kerjanya (Foto: Wakid Maulana)

SUMENEP, (News Indonesia) — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat yang akan digelar tahun ini.

“Saya imbau ASN di Sumenep netral. Itu wajib hukumnya,” terang Kepala BKPSDM Sumenep, Abd. Madjid, saat ditemui di ruang kerjanya. Kamis (6/8/2020).

Madjid menjelaskan, apabila abdi negara ditemukan terlibat dalam politik praktis, baik ikut kampanye atau bahkan menjadi tim salah satu pasangan calon maka akan disanksi dengan tegas.

“Kalau nanti ada bukti terlibat dalam hal itu, maka akan disanksi sesuai dengan aturan yang ada,” tegasnya.

“Mulai dari sanksi, ringan, sedang hingga berat. Semuanya akan dilihat,” imbuhnya.

Madjid menambahkan, sejumlah aturan larangan ASN berpolitik telah termaktub dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dilanjutkan dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016, sebagaimana ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 dan PP nomor 53 tahun 2010.

“Dengan demikian, dalam menjalankan tugas maka ASN tidak boleh terpengaruh apalagi intervensi urusan politik praktis atas dasar kepentingan apapun,” bebernya.

Sanksi terberat bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis, kata Madjid, adalah diberhentikan secara tidak hormat. Meskipun, pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun lalu, tidak ditemukan ASN yang melanggar aturan tersebut.

“Kalau di Pemilu tahun 2019 kemarin tidak ada yang dilaporkan melanggar, itu yang kami terima sesuai dengan dokumen yang ada,” sebutnya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar seluruh ASN di lingkungan Kota Keris tidak terlibat dalam kontestasi politik lima tahunan yang direncanakan akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lah, biar ndak ruwet,” harapnya.

Terakhir, Madjid meminta kepada seluruh masyarakat, agar ikut serta memonitoring kinerja ASN selama tahapan Pilkada dimulai. Apabila ditemukan terlibat, ia meminta untuk dilaporkan.

“Seumpama hadir dalam kampanye, silahkan laporkan ke inspektorat atau pada kami dengan bukti yang ada. Misalnya, foto dan saksinya juga disertakan. Yang jelas nanti akan kami panggil,” pintanya.

“Jangan sekali-kali main di situ, silahkan gunakan hak pilih di bilik suara,” tandasnya. (*)

Loading...

Comment