JEMBER, (News Indonesia) – Dunia pertanian di Indonesia khususnya di Kabupaten Jember masih dilingkupi soal kelangkaan dan naiknya harga pupuk bersubsidi. Permasalahan yang tak kunjung usai itu, menjadi pembahasan dalam workshop yang digagas Hari Putri Lestari (HPL) anggota komisi A DPRD Jawa Timur.
Workshop dengan tema “Inovasi Petani Mengantisipasi Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Yang Berdampak Pada Biaya Produksi” itu diikuti langsung puluhan petani dan dinas terkait dari Pemkab Jember, Minggu (24/9/2023).
Selain berdiskusi soal kelangkaan pupuk bersubsidi dan harga yang melebihi HET pemerintah, forum tersebut juga menjadi sarana kritik untuk Pemkab Jember.
Kendati telah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam upaya mengatasi permasalahan di dunia pertanian, Pemkab Jember dianggap tidak serius menanggapi keluhan petani.
Baca Juga: Pimpin Apel World Clean Up Day, Bupati Hendy: Persoalan Sampah Tanggung Jawab Semua Pihak
“Yang mau saya tanyakan, pemerintah ini serius apa tidak menanggapi keluhan petani. Jangan cuma ngomong, kalau ada penyimpangan laporkan ke kami. Lah kami, laporan saja tidak ditanggapi tidak ada balasan,” ucapnya, menanggapi narasumber dari Disperindag Jember sebagai narasumber yang meminta warga untuk lapor jika ada penyimpangan.
“Untuk apa ada KP3 kalau cuma menanggapi laporan saja tidak ditindaklanjuti,” imbuh Ribut yang mengaku telah membuat laporan via pesan singkat kepada pejabat KP3 Jember namun tidak mendapat jawaban.
Kritikan tersebut mendapat pembelaab dari HPL. Dia menyatakan, agar tidak terjadi salah paham seharusnya pejabat terkait terutama KP3 Jember membalas dan menindaklanjuti laporan warga.
“Kan lewat whatsapp apa susahnya dijawab “akan kami tindaklanjuti”. Kalau memang sudah ditindaklanjuti ya laporkan perkembangannya kepada warga jadi warga tidak berburuk sangka kepada pemerintah,” ketusnya.
Untuk menghindari kejadian serupa, sebagai anggota DPRD provinsi HPL menegaskan akan mengawal laporan warga agar tidak terjadi miss komunikasi dan segera ditindaklanjuti.
“Saya akan mengingatkan DPRD tingkat II (kabupaten) dulu, tetap akan kami pantau dan dampingi misalkan ada laporan sampai dimana laporan ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Laporan masyarakat sebaiknya kami himbau tertulis meskipun itu tulisan tangan dengan data informasi yang ada ke KP3, dan anggota dewan mestinya mengawal. Masyarakat kan tidak tahu harus laporan ke mana, jadi sebagai anggota dewan mewakili mereka jika ada laporan ya akan kami dampingi,” jelas HPL.
Keberadaan KP3 Jember yang acapkali dikritik dalam forum ini pun mendapat perhatian dari HPL. Menurutnya, harus ada evaluasi berkala di jajaran KP3 Jember agar bisa diketahui di mana kekurangannya terutama soal menanggapi aduan masyarakat.
“Sebenarnya tujuan pemerintah itu untuk membantu masyarakat, tetapi efektif tidak (KP3) ini kan perlu evaluasi. Ketika pengaduan itu tidak ditindaklanjuti ya laporan ke dewan untuk diteruskan ke Bupati,” terangnya.
“KP3 ini kan ber-SK Bupati, mungkin dari sejumlah anggota KP3 misalnya sekian atau satu dua anggota di evaluasi semua. Intinya setiap kerja itu harus rutin evaluasi, jangan setahun sekali. Kalau menurut saya pemerintah itu melakukan evaluasi atau perbaikan itu lebih pro aktif lebih intena lah, jangan masyarakat mengeluh malah jadi bom waktu. Kritik dan saran itu penting meskipun itu cuma dari satu orang petani,” tandasnya. (*)
Comment