JEMBER, (News Indonesia) – DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Jember membantah tudingan dari Ketua DPC Gerindra Jember Ahmad Halim, yang menyebutkan PAN telah melakukan kecurangan dengan menaikkan suara salah satu calegnya di DPR RI dapil Jember-Lumajang.

Dugaan adanya penggelembungan suara ini oleh Ahmad Halim kemudian dilaporkan ke Bawaslu Jember, Kamis (29/2/2024).

“Kami melaporkan ke Bawaslu tentang temuan kami terhadap pelanggaran Pemilu terutama penggelembungan suara caleg DPR RI nomor urut 12, yaitu PAN. Temuan kami bukan hanya di 1 atau 2 kecamatan tapi hampir di separuh kecamatan yang ada di Jember. Banyak yang tidak sinkron antara C plano (TPS) dengan hasil rekapitulasi di kecamatan terbukti ada manipulasi,” ujar Ahmad Halim.

Wakil Ketua DPD PAN Jember Alfian Zuhdi melalui siaran persnya mengatakan, isu dan tuduhan tentang dugaan pelanggaran Pemilu terhadap PAN sangat berlebihan.

“Seluruh elemen dalam PAN selama ini senantiasa dijalankan dengan prinsip mematuhi aturan dan penuh rasa hormat terhadap partai politik lain peserta Pemilu. Dibuktikan dengan tidak adanya satu pun pelanggaran yang dilakukan PAN selama masa kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara,” ujar Alfian.

Adanya tuduhan sampai laporan terhadap partainya ditanggapi Alfian dengan dewasa. Baginya, hal ini adalah pernak pernik dalam dinamika politik yang terjadi di Pemilu 2024.

Kendati demikian, Alfian menyayangkan adanya pencatutan nama Ketua DPD PAN Jember Abdus Salam dalam laporan yang dilayangkan Gerindra ke Bawaslu.

PAN dan Gerindra sama-sama berpeluang memperebutkan sisa 1 kursi DPR RI. Abdus Salam dan Kawendra bersaing dalam memperebutkan sisa kursi di senayan.

“Menuduh boleh saja, tapi kami tidak akan merespon berlebihan. Karena PAN dan Gerindra adalah partai yang punya tujuan sama dan tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju,” tutur Alfian.

Jika nantinya Bawaslu dan KPU menyetujui adanya penghitungan ulang, Alfian berharap supaya lebih jujur dan adil membuktikan hasil Pemilu tentu sebaiknya dilakukan penghitungan ulang untuk semua partai tanpa terkecuali.