JEMBER, (News Indonesia) – Sorotan terhadap kinerja buruk KPU dan Bawaslu Jember tiada henti-hentinya. Setelah berbagai laporan dan pengaduan dilayangkan, masyarakat kini mulai turun ke jalan menggelar unjuk rasa.

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu Jurdil (AMP2J) berdemonstrasi menuntut komisioner KPU dan Bawaslu Jember dipecat.

Di depan gedung DPRD Jember, Rabu (13/11/2024), massa membentangkan poster dan spanduk berisi kecaman terhadap jajaran KPU dan Bawaslu menyusul banyaknya temuan penyelenggara Pemilu yang tidak netral dan memihak pasangan calon Hendy Siswanto-Gus Firjaun.

Sejumlah temuan pelanggaran diperkuat dengan beredarnya rekaman oknum Panwascam Kecamatan Sumberbaru. Oknum yang mengaku bernama Jovita terekam sedang membrifing penyelenggara tingkat desa untuk berbuat curang.

Tentu saja demi kemenangan Hendy Siswanto-Gus Firjaun paslon nomor urut 01 di Pilkada Jember.

Parahnya, Jovita dalam rekaman suara tersebut tak segan menyuruh anteknya memberikan minuman dan kopi dicampur CTM agar memberikan efek kantuk terhadap saksi lawan di TPS.

Demonstran pun mengecam rencana busuk tersebut. Menurut mereka tindakan itu upaya pembunuhan berencana.

“Ide memberi saksi dengan kopi yang dicampur CTM adalah pembunuhan berencana, polisi harus menangkap Jovita,” pekik Rully Efendi dalam orasinya.

Pemecatan terhadap Komisioner KPU dan Bawaslu Jember juga disuarakan oleh Kustiono Musri. Aktivis anti korupsi ini menyebut Pemilu tahun 2024 merupakan yang terburuk sejak dimulainya pemilihan secara langsung pada tahun 2004.

“Baru kali ini kami melihat Pemilu tahun ini paling brutal. Pemilu belum dilaksanakan tapi kecurangan secara TSM (terstruktur, sistematis, masif) sudah dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Ini sama saja pengkhianatan terhadap demokrasi. Komisioner KPU dan Bawaslu harus dipecat,” tegasnya di tengah unjuk rasa.

Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Jember bisa dibilang krisis netralitas. Sejumlah kritikan muncul dari berbagai elemen terhadap netralitas KPU dan Bawaslu.

Integritas KPU dan Bawaslu pun mulai dipertanyakan terlebih, ketika kedua penyelenggara tersebut kompak tidak mau disumpah saat mengikuti Pansus Pilkada di DPRD.