JEMBER, (News Indonesia) — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember bersama ratusan kelompok dan petani lainnya, akan menggelar aksi unjuk rasa soal keluhan yang dirasakan saat ini, besok Kamis (27/8/2020). Mereka mengungkapkan mendapat kado istimewa saat HUT RI ke-75 tahun ini.

Karena menurut mereka, kondisi saat ini di Kota Tembakau ini, harga komoditi pertanian terjun bebas, pupuk subsidi amblas, dan petani tertindas. Hal itu disampaikan Ketua HKTI Jember Jumantoro saat dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya, Rabu (26/8/2020).

“Kita berharap regulasi yang pasti terkait pertanian ini, salah satu contohnya soal pupuk subsidi,” kata Jumantoro.

Ia menjelaskan, upaya pemerintah pusat saat ini dinilai baik olehnya. “Akan tetapi kondisi saat ini seperti pupuk subsidi khusus urea saja, alokasinya pada tahun 2019, 90 ribu ton. Tapi tahun ini, pemerintah dengan alasan macam-macam, Jember alokasi (pupuk subsidinya) 47 ribu ton. Alhamdulillah 50 persen terjadi pengurangan pupuk subsidi,” sebutnya.

Dirinya mengaku pasrah dengan kondisi pengurangan subsidi tersebut. “Tapi harusnya harga komoditi pertanian ada jaminan harga yang pasti. Ini harus imbang. Jangan hanya menyuruh petani meningkatkan ketahanan pangan, tapi subprodinya pupuk malah dibatasi,” ungkapnya kecewa.

“Bagaimana mau menuju kemandirian pertanian, jika kami petaninya tidak dimanusiakan, ini terjadi,” tegasnya.

Persoalan yang dihadapi petani, lanjut Jumantoro, terkesan dianak tirikan. Kartu tani yang menjadi program pemerintah dinilai ribet.

“Apalagi kartu tani yang katanya rekomendasi dari BPK dan KPK, atau apalah itu. Gak usahlah tu kartuan. Tapi ayolah ada, solusi konkret. Kondisi kartu ini malah merepotkan,” sebutnya.

Lebih jauh Jumantoro menyampaikan, terkait pendampingan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dulu disebut Dinas Pertanian, dinilai tidak masif dalam melakukan pendampingan terhadap petani. Entah apakah itu terkait penerapan teknologi pertanian, ataupun pelatihan pembuatan pupuk organik.

“Itu hanya bersifat proyek, di atasnya (pemerintah daerah) pro, petaninya seyek (semakin terpuruk). Karena harusnya jika pelatihan (pembuatan pupuk organik), harusnya dikawal sampai akhir bagaimana produksinya. Karena petani itu harus kontinu, apakah memberikan hasil peningkatan produksi atau malah membunuh,” ungkapnya.

Karena pelatihan dari pembuatan dan penggunaan pupuk organik itu, harus didampingi. “Karena harus step by step dan butuh waktu 10 sampai 20 tahun untuk mengembalikan tekstur dan kontur tanah. Tidak bisa dilepas begitu saja,” tegasnya.

“Kami butuh pupuk dan bukti, bukan hanya janji. Jadi inilah kado istimewa kami pada HUT RI ke 75. Karena harga komoditi pertanian terjun bebas, pupuk subsidi amblas, dan petani tertindas. Hidup untuk petani Indonesia,” imbuhnya.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jember Satuki, mengaku bahwa pihaknya sudah menjalankan program pendampingan dan pelatihan terkait kondisi kebutuhan pupuk yang dialami petani.

“Sejak saya menjabat di sini (Dinas Pertanian) Januari lalu, sudah ada pelatihan dan pendampingan bertahun-tahun lamanya dan butuh waktu panjang, kepada poktan (kelompok tani) melalui PPL. Kalau dihendaki ya kita lakukan. Kalau tidak ya tidak dilakukan (pendampingan atau pelatihan),” kata Satuki.

Namun demikian, terkait berapa jumlah kelompok tani yang didampingi ataupun diberi pelatihan tentang pengolahan pertanian, atau pembuatan pupuk organik. Satuki enggan menyebut datanya secara konkret.

“Berapa ya? Pokoknya sudah lama kok kalau terkait pendampingan kepada poktan itu. Ada tapi datanya, ada yang 5 tahun dan lebih lama lagi,” ucapnya.

“Dulu bahkan juga ada pelatihan pembuatan pupuk kepada petani dengan koordinasi bersama DLH (Dinas Lingkungan Hidup). Tapi kembali lagi, kalau ada yang mau, kalau tidak ya sudah tidak dilakukan pendampingan atau pelatihan kepada petani itu,” tandasnya. (*)