SUMENEP, (News Indonesia) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur mengimbau pemerintah setempat untuk siaga menghadapi musim kemarau.

Sebab, setiap tahun sejumlah daerah di beberapa kecamatan sering mengalami kekeringan. Sehingga, suplai air bersih mestinya sudah harus dipersiapkan.

“Iya intinya, pemerintah harus siaga. Soalnya bisa saja sewaktu-waktu BPBD itu menerima laporan adanya kekeringan,” kata Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Gunaifi Syarif Arrodhy, Selasa (14/07/2020).

“Bahkan jangan nunggu laporan baru bergerak, tetapi pihak terkait ini harus jemput bola. Silahkan pantau daerah-daerah yang memang berpotensi mengalami kekeringan,” imbuhnya.

Politisi muda partai besutan Amien Rais juga meminta agar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menambah armada untuk mempercepat dropping air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan.

“Penambahan armada di PDAM itu penting, karena akan menjadi mitra BPBD untuk menyuplai air bersih. Kami berharap mobil tangki pengangkut air itu bisa ditambah,” harapnya.

Senada dengan itu, Kepala BPBD Sumenep, Abd. Rahman Riadi mengatakan, sebanyak 38 desa di 10 kecamatan saat ini memang diprediksi akan mengalami kekeringan.

“Estimasinya ada 10 kecamatan, seperti Kecamatan Talango, Pasongsongan, Saronggi, Batuputih, hingga Kecamatan Batang-Batang,” ujarnya saat dihubungi via telepon.

Untuk itu, pihaknya telah melakukan pemetaan dengan tiga parameter, yaitu sampling data tahun lalu, intervensi yang dilakukan oleh OPD maupun desa seperti pengeboran air bersih, hingga usulan dari masyarakat. Selain itu, BPBD Sumenep juga akan meletakkan tandon di beberapa daerah yang mengalami kekeringan.

“Intervensi kegiatan itu bisa mengurangi daerah yang dulunya kering kritis menjadi kering terbatas, dari kering terbatas bisa menjadi kering langka. Sementara untuk suplai air kami juga sudah kerjasama dengan PDAM,” sebutnya.

Bahkan, pihaknya juga telah mengusulkan anggaran dari Dana Tidak Terduga (DTT) kepada pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal itu.

“Berkaca pada tahun lalu, anggarannya mencapai Rp 120 juta. Kami sudah usulkan rancangan itu kepada pak Sekda selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” tandasnya. (*)