SUMENEP, (News Indonesia) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini PD Sumekar memaksimalkan serapan gabah petani lokal.

Terobosan baru di era kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi dan Hj. Dewi Khalifah ini, perlu mendapatkan dukungan bersama, hal itu sebagai upaya penguatan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, harus ditopang dengan komitmen PD Sumekar. Artinya, PD Sumekar harus mampu menjalankan program ini dengan baik sehingga petani kita bisa bangkit, tidak merugi,” kata Anggota Komisi II DPRD Sumenep Holik. Rabu, 16 Maret 2022.

Menurut politisi muda Partai Gerindra ini, adanya kebijakan yang mengharuskan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sumenep harus membeli beras petani lokal, menunjukkan spirit pemerintah tidaklah main-main dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Terobosan tersebut, lanjut Holik, harus mampu diterjemahkan dengan baik oleh PD Sumekar agar apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tercapai maksimal.

“Para PNS itu disuruh beli beras ke BUMD agar menyerap hasil tani kita supaya harganya tidak turun, itu yang perlu diperhatikan,” sambungnya.

Pihaknya menegaskan, sejauh ini belum melihat kinerja maksimal dari PD Sumekar dalam mencapai progam tersebut. Ia berharap, harga beras atau gabah petani naik. Sehingga kesejahteraan petani bisa dicapai sesuai visi misi pemerintah.

“Sejauh ini kami belum melihat progres PD Sumekar, jadi kita tunggu saja kinerjanya musim panen tahun ini seperti apa,” kata Holik, menambahkan.

Untuk diketahui, saat ini sebagian daerah di Kabupaten Sumenep masyarakat sudah mulai melakukan panin padi, seperti di Kecamatan Gapura, Dasuk dan Rubaru. (*)