Bupati Jember Mengevaluasi Pelaksanaan JFC 2019

Pemkab Jember bersama Kapolres, Forkopimda, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, dan sejumlah tokoh masyarakat, saat menggelar pertemuan guna mengevaluasi penyelenggara JFC 2019, di Pendapa Wahyawibawagraha Jember. (Foto : Hakam Tanzul for news indonesia).

JEMBER, (News Indonesia) — Bupati Jember dr. Hj. Faida didampingi Wakil Bupati dan Yayasan JFC melangsungkan pertemuan bersama jajaran Forkopimda, dan beberapa ulama se Kabupaten Jember, untuk melakukan evaluasi JFC 2019.

Dalam pertemuannya, para tokoh menanggapi secara serius polemik event Jember Fashion Carnival (JFC) yang menuai pro kontra di tengah masyarakat.

Pasalnya, ada keresahan terutama dari para tokoh agama, ulama, mereka menyayangkan beberapa tampilan dari JFC yang mengumbar aurat. Hal ini disampaikan oleh Kapolres Jember AKBP. Kusworo Wibowo.

“Kami menanggapi reaksi ini, lalu mengadakan gagasan untuk mempertemukan para tokoh agama dengan panitia JFC untuk menemukan solusi,” ujar Kapolres.

Hal itu dilakukan, sebagai upaya menghindari gejolak yang mungkin saja dapat berimplikasi terhadap keamanan di wilayah hukum Jember.

“Manakala keresahan masyarakat ini tidak pakai analisasi, maka ini bisa menimbulkan gejolak yang ini bisa menjadi potensi gangguan keamanan,” imbuhnya.

Bupati Jember dr. Hj. Faida menyempaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang peduli akan Kabupaten Jember. Salah satunya dalam evaluasi JFC 2019.

“Hari ini kita melakukan evaluasi atas koreksi keras dari masyarakat kabupaten Jember, sehingga hasil dari evaluasi itu kita jadikan modal untuk pembenahan JFC di tahun yang akan datang,” ujar Bupati.

Kendati pemerintah daerah tidak masuk dalam detail content, namun menurut Faida, acara tersebut terselenggara di Jember, secara otomatis Bupati harus mengambil tanggungjawab.

“Saya sebagai bupati dan bapak wakil bupati ingin menyampaikan permohonan maaf apapun yang terjadi di Jember,” ungkap Faida.

Bupati perempuan pertama di Jember ini menyadari, ada yang kurang di kabupaten Jember, yaitu satu regulasi yang memastikan mengatur sedemikian rupa apapun acara yang diselenggarakan di kabupaten Jember.

Dalam pertemuan ini semua sepakat, bahwa ada norma-norma dan nilai-nilai yang tidak boleh ditinggalkan. Nilai dan norma yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Kabupaten Jember.

“Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf, karena bagaimanapun yang paling bertanggungjawab itu adalah kepala daerah tentang apa yang terjadi di Jember,” tutupnya. [hakam/jie]

Comment