PAMEKASAN, (News Indonesia) – Tak puas dengan hasil aksi di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada Rabu, 15/11. Forum Pemuda Peduli Pamekasan (FPPP) kembali melakukan aksi demonstrasi ke kantor Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Rabu (22/11/2017).

Aksi demonstrasi FPPP kali ini menindaklanjuti kasus dugaan porno aksi yang dilakukan salah seorang oknum pegawai Bappeda. Massa aksi dengan tegas meminta Wakil Bupati, Kholil Asy’ari untuk mengusut tuntas dugaan adanya perbuatan asusila yang dilakukan didalam kantor Bappeda tersebut.

“Hal ini menjadi sangat memprihatinkan bagi masyarakat karena mereka adalah pejabat publik atau aparat negara. Sehingga, perbuatan tersebut tidak hanya dikatakan melanggar hukum, etika, norma dan agama. Akan tetapi, juga merupakan penghinaan terhadap negara,” ungkap salah satu orator aksi FPPP, Jhony.

Didepan kantor Bupati, Massa aksi ditemui langsung oleh Plt. Sekda, Mohamad Alwi yang didampingi Kepala Bappeda, Moh. Zainal Arifin dan Perwakilan Inspektorat, Budi Suprapto.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Plt. Sekda, Mohamad Alwi menyampaikan bahwa pihaknya dengan kepala Bappeda sudah melimpahkan dugaan tersebut kepada Inspektorat.

“Kalau memang itu benar, kita harus sesuai prosedural yang ada, dan kita sudah melimpahkan ini kepihak inspektorat guna dilakukan pengembangan bukti-bukti yang ada perihal kasus dugaan porno aksi itu,” tanggap Mohamad Alwi.

Hal senada disampaikan Kepala Bappeda Pamekasan, Moh. Zainal Arifin, ini merupakan persoalan yang menyangkut moral yang sangat krusial. Dan persoalan ini harus segera dituntaskan penyelesaiannya.

“Dalam posisi kewenangan Bappeda, kita sudah menyampaikan dan melimpahkan hal ini kepada wabub dan itu secara tertulis. Dan wabub sudah mendisposisi agar Inspektorat segera mengambil langkah yang bersangkutan untuk segera diperiksa sesuai norma-norma dan prosedural yang ada ditatanan Inspektorat. Dan kami kira ini tidak perlu disampaikan disini, kalau toh memang mau menindaklajuti silahkan mengikuti perkembangannya saja,” tegas Moh. Zainal Arifin, dihadapan peserta aksi.

Tak puas, sebelum membubarkan diri FPPP membeberkan tuntutan aksi:
(1) Usut tuntas dugaan kasus asusila yang dilakukan oknum pegawai honorer berinisial S. (2) Sangsi tegas bagi oknum yang terbukti terlibat dalam kasus tersebut. (3) Aksi yang dilakukan FPPP sebelumnya di depan kantor Bappeda seakan dibiarkan begitu saja dan tidak melakukan tindakan apapun. Sehingga FPPP meminta agar kepala Bappeda untuk mundur dari jabatan sebagai ketua. (Sya/Jie)