oleh

Harga Garam Anjlok Hingga Rp 350 Ribu Per Ton, Petani di Sumenep Menjerit

SUMENEP, (News Indonesia) — Sejumlah petani garam di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendatangi Komisi II DPRD Sumenep, guna mengadukan persoalan anjloknya harga garam di Sumenep, Selasa (2/7/2019).

Salah satu petani garam H. Ubet menyampaikan, pihaknya mendatangi Komisi II DPRD Sumenep, untuk mengadukan nasib para petani yang hingga saat ini belum ada ketentuan dan kepastian tentang penyerapan dan harga garam yang semakin anjlok.

“Jadi kami berkoordinasi mengadukan nasib kami kepada DPRD Komisi II agar nantinya bisa selaras dan seirama untuk menyampaikan aspirasi kami ke tingkat jajaran yang tinggi, sesuai dengan tupoksinya,” terangnya.

Lebih lanjut Ubet menambahkan, produksi garam untuk tahun ini cukup menggembirakan bagi petani tapi dicemaskan dengan penyerapan dan harga yang tidak mendukung bahkan harga sudah anjlok titik terendah dua tahun terakhir, harga garam hasil petani KW 1 Rp 350 ribu per ton, hal itu disebabkan banyaknya garam impor dari Pemerintah, dan apabila penyerapannya tidak maksimal mereka akan menutup jalan suramadu dengan garam.

“Kita meminta kepada pemerintah pusat agar didengar permintaan kami ada pembatasan garam garam impor yang kedua pemerintah dalam hal ini Kementrian industri harus mengembalikan aneka pangan industri itu kepada aneka pangan konsumsi dan dalam jangka dekat tidak maksima kami akan mengangkut garam dan akan menutup jalan suramadu nantinya,” paparnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Sumenep, Akis Jazuli menyampaikan, petani garam sangat menjerit karena persoalan harga yang rendah dan sarapan garam yang sangat rendah, pihaknya sudah melakukan audensi bersama petani garam dan akan mengawal kepentingan masyarakat petani garam tersebut.

“Kami akan melakukan rekomendasi bahwa apa yang menjadi kebutuhan petani seperti sarapan yang rendah agar tidak rendah lagi, itu jangan sampe terjadi di kemudian hari, sehingga kami bisa mem follow up bahwa petani di Kabupaten Sumenep, itu perlu juga dikawal sampai tingkat Provinsi,” tutupnya. [imam/jie]

Komentar

BERITA TERBARU