SUMENEP, (News Indonesia) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar rapat Paripurna Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2019, Senin (20/4/2020).

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi dan evaluasi berdasarkan hasil kajian temuan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemkab Sumenep pada tahun 2019 lalu.

“Setelah mendengarkan penjelasan OPD, APBD kita dipengaruhi oleh DAU dan DAK bukan PAD. Untuk itu, pansus mengambil kesimpulan atas dasar tersebut bahwa jika tidak ada DAU dan DAK maka APBD Sumenep tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daerah dan masyarakat,” kata Juru Bicara Pansus LPKj Bupati Sumenep Suroyo, saat membaca hasil evaluasi DPRD Sumenep, Senin (20/4/2020).

Politisi Gerindra juga mengungkapkan, jika selama ini pemerintah hanya memanfaatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi, pajak, bagi hasil dari penyertaan modal yang dinilai kurang produktif bahkan merugi. Sementara sumber dan potensi lain yang bahkan justru bisa mendongkrak pendapatan tersebut justru masih banyak.

“Amanat RPJMD, PAD harus mengalami kenaikan 15 persen setiap tahun. Tapi karena tidak ada kreativitas dan inovasi maka terkesan menjadi beban dan sulit terpenuhi,” terangnya.

Atas dasar itulah, BUMD yang tidak produktif harus dievaluasi secara menyeluruh. Sehingga nanti tidak akan membebani terhadap APBD.

“Kita harus bergerak cepat untuk mencapai keinginan bersama dalam mengurangi ketergantungan pada pusat sehingga menjadi daerah yang mandiri dengan cara meningkatkan PAD,” ungkap Suroyo.

Selain menyoroti PAD, pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian yang ditemukan oleh pansus.
Mereka menilai, banyak pekerjaan dari beberapa program kegiatan fisik yang diputus kontrak akibat tidak selesai sesuai ketentuan. Diantaranya adalah pembangunan rumah sakit Arjasa, pembangunan jalan Gayam-Tarebung, pembangunan jalan raya Talango, dermaga Gili Iyang dan pembangunan Puskesmas Batuan.

“Atas temuan itu, kami merekomendasikan agar OPD membuat perencanaan dan konsep yang matang agar tidak ada lagi keterlambatan realisasi program kegiatan. Karena pengesahan APBD setiap tahun selalu tepat waktu,” imbuhnya.

Di samping itu, Pansus juga meminta agar pemberdayaan ekonomi masyarakat ditingkatkan. Selain itu pemerintah diharapkan dapat memperbaiki data kemiskinan. Sebab banyak bantuan di bawah yang tidak tepat sasaran.

“Jika melihat data, kondisi masyarakat seakan baik-baik saja dan sejahtera. Tapi ketika turun ke lapangan, legislatif menemukan fakta bahwa banyak masyarakat butuh perhatian,” ungkapnya.

Hal lain yang juga disoroti oleh legislatif adalah masalah data bantuan bagi masyarakat. Semisal pekerja informal yang berpenghasilan tidak tetap seperti petani dan nelayan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep H. Abdul Hamid Ali munir berharap, rekomendasi pansus benar-benar diperhatikan dan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk perbaikan Sumenep.

“Kita berharap hasil temuan dan rekomendasi pansus menjadi masukan bahan evaluasi bagi Pemkab, sehingga nanti program akan semakin baik dan nyata di mata masyarakat,” tukasnya. [kid/faid]