ACEH TIMUR, (News Indonesia) – Pendamping masyarakat Desa Panton Rayeuk T, Kecamatan Banda Alam, M. Nuraqi, menanggapi pernyataan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Timur terkait dugaan kebauan gas di sekitar lokasi kegiatan perawatan fasilitas produksi milik PT Medco E&P Malaka.

Sebelumnya, Kepala DLH Aceh Timur, Muslidar, menyampaikan kepada publik bahwa pihaknya tidak menemukan keberadaan gas hidrogen sulfida (H₂S) saat melakukan pemantauan. Namun, Nuraqi menilai pernyataan tersebut terlalu dini dan belum mempertimbangkan keluhan warga yang mengalami gejala seperti pusing, mual, dan muntah, khususnya anak-anak dan perempuan.

Nuraqi mempertanyakan kualifikasi petugas yang melakukan pengecekan kualitas udara serta kesesuaian titik dan waktu pengecekan dengan saat bau dirasakan warga. Ia juga meminta penjelasan detail terkait metodologi pengambilan sampel, mengingat faktor seperti arah angin, cuaca, dan kondisi topografi setempat dapat memengaruhi hasil pemantauan.

“Jika pengecekan dilakukan di lokasi atau waktu yang berbeda dari saat bau tercium warga, hasilnya tidak dapat dijadikan kesimpulan apalagi diumumkan ke publik,” ujar Nuraqi.

Ia juga menyoroti perlunya petugas bersertifikasi untuk melakukan uji kualitas udara, dan menilai DLH sebaiknya fokus pada tugas pokok dan fungsinya, bukan memberikan pernyataan terkait hasil pemeriksaan medis.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan DLH Aceh Timur, Jamaluddin, mengatakan pihaknya tidak melakukan pengukuran langsung kadar udara karena belum memiliki peralatan dan tenaga yang berkompeten di bidang tersebut.

“Kami hanya melakukan pemantauan terhadap masyarakat dan kegiatan PT Medco. Alat pendeteksi gas H₂S hanya dimiliki oleh perusahaan,” jelasnya.

Jamaluddin menambahkan, informasi yang disampaikan DLH sebelumnya merujuk pada keterangan kepala desa dan ketua pemuda setempat saat tim berada di lapangan.