SUMENEP, (News Indonesia) – Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Mohammad Hanafi, melontarkan kritik tajam terhadap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemkab Sumenep, terkait kisruh survei seismik Kangean Energy Indonesia (KEI) Ltd di Pulau Kangean.

Menurutnya, SKK Migas tak bisa terus berpangku tangan melihat gelombang keresahan masyarakat yang kian membesar. Ia menilai SKK Migas terlalu lambat dan terlalu formal dalam merespons gejolak di lapangan.

“Jangan hanya hadir kasih penjelasan formalitas. Ini bukan seminar. Pendekatannya harus menyentuh akar masalah dan kearifan lokal,” semprot Hanafi.

Politisi Demokrat itu menilai komunikasi SKK Migas sejauh ini terlalu kaku dan tak menyentuh realita sosial warga terdampak.

“Warga bukan sekadar butuh penjelasan, tapi kepastian dan perlindungan. Jangan asal bicara, padahal komunikasi tak nyambung,” tegasnya.

Hanafi juga menyoroti buruknya kinerja kehumasan SKK Migas. Ia menyebut hubungan antara perusahaan dan masyarakat tampak dingin, bahkan macet total.

“Jangan anggap keresahan warga muncul dari ruang kosong. Mereka khawatir soal dampak lingkungan. Ini bukan isu kecil,” katanya dengan nada tinggi.

Lebih jauh, Hanafi juga menyentil sikap Pemkab Sumenep yang dinilai terlalu diam dan terkesan main aman.

“Pemkab jangan cuma jadi penonton. Ini waktunya turun langsung, jadi fasilitator, bukan ikut-ikutan euforia kalau proyek jalan,” sindirnya tajam.

Ia menekankan bahwa kehadiran perusahaan migas adalah mandat negara, sehingga Pemkab wajib memastikan semua berjalan tanpa merugikan masyarakat.

Sayangnya, pihak kehumasan SKK Migas memilih bungkam saat dimintai tanggapan terkait desakan DPRD. Pesan WhatsApp yang dikirim tak kunjung dibalas, meski sudah centang biru.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, hanya memberikan komentar normatif.

“Kami tidak ingin memberikan kesan yang tidak baik tentang investasi di Sumenep,” ujarnya singkat tanpa penjelasan lanjutan.***