SUMENEP, (News Indonesia) – Hadirnya Bank BPRS Bhakti Sumekar dalam pengelolaan pasar anom baru Sumenep blok A sebagai upaya membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, pasca kebakaran tahun 2007 silam, menuai kritik dari Koalisi LSM Sumenep berdaulat. Kamis (20/6/2019).

Versi demonstran, BPRS Bhakti Sumekar sebagai salah satu badan usaha milik Pemkab dinilai tidak prosedural dalam proses pembelian pasar anom baru.

“Harusnya bukan menguasai, bukan dibeli tapi dikerjasamakan. BPRS ini tidak punya core bisnis dalam pengelolaan pasar. Maka ini menjadi tanda tanya kami,” kata Korlap aksi, Bagus Junaidi.

Sementara itu, menurut Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar Novi Sujatmiko kepada sejumlah wartawan, kepemilikan mayoritas pasar anom baru Sumenep di Blok A oleh BPRS Bhakti Sumekar yang mencapai 90 persen, telah melalui kajian secara mendalam, termasuk meminta masukan dari sejumlah ahli di bidang perbankan.

“Ketika kontrak pembelian itu dilakukan, sejumlah langkah pun dilakukan, baik mereview terkait ketentuan ketentuan, kita minta masukan kepada mereka yang ahli di bidangnya, khususnya biro hukum dan yang ahli perbankan,” terangnya.

Yang penting untuk diketahui publik, lanjut Novi, pengelola pasar anom blok A bukan BPRS, melainkan dikelola oleh koperasi, setelah PT Maje menyerahkan hasil pekerjaannya kepada pemerintah daerah.

“Koperasi ini hadir, setelah semua bangunannya selesai, karena kami sudah memiliki 90 persen, sementara pihak PT Maje sendiri sudah menyerahkan kepada Pemkab, karena sudah terjual 90 persen itu, jadi saat ini pasar baru blok A sudah dalam kendali pengelolaan Koperasi Sumekar Sejahtera,” imbuhnya.

Hadirnya BPRS dalam hal ini, karena jika dilekola oleh investor secara utuh, maka diyakini, para pedagang terdampak kebakaran yang mencapai 212 orang tidak akan mampu membeli secara langsung, baik toko, stan, maupun kios di blok A tersebut.

Untuk itulah, BPRS selaku badan usaha milik daerah diminta hadir membantu meringankan beban eks pedagang, karena 212 korban terdampak kebakaran ini dipastikan tidak memiliki dana cash untuk membeli langsung kepada investor.

“Hadirnya BPRS kala itu, kita menyesuaikan dengan kemampuan para pedagang, jadi pendekatan kita disesuaikan dengan kemampuan mereka, yang sekiranya tidak membebani mereka, mereka ini ngangsur selama 15 tahun dengan harga terjangkau, pun bunga yang sangat kecil, kita murni hanya ingin membantu, yang kita beli pun hanya 212 toko, stan dan kios di lantai 1,” imbuhnya.

Langkah BPRS membantu meringankan beban korban terdampak kebakaran pun, dianggap memberikan dampak positif, hal itu dibenarkan salah seorang pedagang, mereka mengaku sangat terbantu, terutama soal angsuran bulanan yang cukup ringan dengan bunga rendah yang harus mereka bayar sebagai pembeli toko, stan maupun kios di blok A.

“Kita cukup terbantu lah dengan hadirnya BPRS ini. Harga toko kan awalnya Rp 160 juta, dapat potongan 25 persen, sehingga harga per unit Rp 120 juta, kita cicil selama 15 tahun, perbulan kita bayar sekitar Rp 900 an, tidak sampai Rp 1 juta, untuk harga stan dan kios sendiri lebih murah lagi,” tutur Anwar, kepada media ini.

Sedangkan untuk beban bunga Bank sendiri, lanjut pria yang juga menjadi ketua paguyuban pedagang pasar anom baru blok A ini, bunga di BPRS ringan, khusus korban terdampak kebakaran hanya 0,2 setengah persen perbulan.

“Alhamdulillah kita sangat terbantu dengan bunga ringan dari BPRS, hanya 0,2 setengah persen per bulan, atau 3 persen dalam 1 tahunnya, itupun tanpa DP. Kalau kita pinjam ke bank lain bunga rata rata 7 sampai 12 persen,” tegasnya.

Bahkan, pemilik toko ‘Jayagiri Agung Podomoro’ yang menjual barang pecah belah tersebut sempat membandingkan murahnya harga unit toko, stan maupun kios di pasar anom baru dengan yang ada di pasar Bangkal.

“Kalau dibanding dengan harga kios di pasar Bangkal, di sini jauh lebih murah, kalau di sana informasinya selain harganya mahal, ada DP dan biaya registrasi pula,” pungkas Anwar. (imam/rud)