SUMENEP, (News Indonesia) – Meskipun PAW belum dilakukan namun dua Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) digadang-gadang mempunyai peluang besar menggantikan kursi Ketua DPKS non aktif.

Hal itu mencuat pasca Moh Amin resmi menjadi Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur sejak beberapa bulan lalu. Secara otomatis melepas jabatanya sebagai Ketua Dewan Pengawas Pendidikan Sumenep (DPKS).

Keduanya adalah Mohammad Suhaidi (sekretaris) dan Moh Badrul Ar Rozy (bendahara) di DPKS. Mereka merupakan mantan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Suhaidi pernah berkader di PMII Sumenep sementara Badrul Ar Rozy pernah berkader di PMII Pamekasan.

Dilihat dari segi kepribadian dan pola kepemimpinan, mereka sama-sama mempunyai bekal yang cukup tanpa menafikan anggota DPKS yang lain. Sebab, keduanya sama-sama lahir dijalanan atau mantan aktifis yang sempat menguasai medan disegala bidang, baik secara keilmuan ataupun pergerakan.

Suhaidi tercatat sebagai bagian dari kaum cendikiawan dan tetap menekuni dunia pendidikan. Suhaidi nampaknya masih menjadi dosen disalah satu perguruan tinggi (PT), sementara Badrul Ar Rozy masuk dijajaran pengurus harian PC Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Sumenep, serta aktif diberbagai organisasi kemasyarakat yang lain.

“Kalau dari segi kualitas keduanya memang tidak diragukan lagi, keduanya saat ini santer dibicarakan untuk menggantikan posisi ketua DPKS,” kata salah satu sumber terpercaya di DPKS yang enggan disebutkan namanya.

Sementara Suhaidi saat dikonfirmasi enggan berbicara banyak soal dirinya yang digadang-gadang akan menjadi pengganti kursi Moh Amin. Hanya saja dirinya mengaku siap menjalankan amanah apabila dipercaya menempati posisi ketua.

“Kalau ditanya siap dan tidaknya, pasti semua anggota DPKS harus siap,” katanya, Senin (27/11).

Hanya saja kata Suhaidi, semua anggota DPKS saat ini sama-sama mempunyai kesempatan yang sama. Mereka sama-sama bisa mencalonkan dalam pemilihan ketua nanti. “Sudah sepakat jika kepengurusan DPKS akan dikocok ulang. Jadi, semuanya punya hak yang sama,” jelas anggota DPKS dua periode itu.

Namun, lanjut Suhaidi perombakan kepengurusan, termasuk pemilihan ketua akan dilakuka apabila jumlah kepengurusan dinyatakan lengkap sebanyak 11 orang. Saat ini anggota DPKS berjumlah 10 orang pasca ketua DPKS Moh Amin dilantik sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

“Sementara penggantinya kami masih menunggu hasil keputusan Bupati,” tegasnya.

Sementara itu, Badrul Ar Rozy mengaku siap apabila nanti dirinya dipercaya menduduki sebagai Ketua DPKS yang baru. “Kalau Sekretaris mengatakan siap, justru kami lebih siap lagi. Tapi semuanya ada mekanisme yang harus kita patuhi bersama,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada semua anggota DPKS agar tidak terprovokasi dengan isu miring. Jika memang ada yang siap untuk menjadi pengganti Moh Amin, pihaknya menganjurkan untuk berkompetisi secara profesional.

“Silahkan (nyalon) bagi anggota yang lain. Semuanya punya hak yang sama kok,” tegasnya. (Ned/Jie)