Politisi Nasdem Berburu Rekom Partai Demokrat di Pilbup Sumenep

SUMENEP, (News Indonesia) -- Politisi Partai Nasdem, Abdul Aziz Salim Syabibi menyatakan siap maju di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2020-2025. Usai mendaftar lewat PPP, pengusaha asal Kepulauan ini kembali memburu rekomendasi Partai Demokrat.

SUMENEP, (News Indonesia) — Politisi Partai Nasdem, Abdul Aziz Salim Syabibi menyatakan siap maju di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2020-2025. Usai mendaftar lewat PPP, pengusaha asal Kepulauan ini kembali memburu rekomendasi Partai Demokrat.

Pembangunan infrastruktur, maksimalisasi pertanian dan kelautan menjadi alasan kuat pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Nasdem ini maju di Pilbup Sumenep.

“Saya mendaftar sebagai Cabup, selain di PPP juga Nasdem sendiri, saya mewakili warga Indonesia sekaligus sebagai orang Sumenep, mengingat selama kurang lebih 20 tahun Sumenep tidak ada perubahan yang signifikan,” ujarnya, ditemui usai mengambil formulir pendaftaran, di Desk Pilkada DPC Demokrat Sumenep. Senin, (27/1/2020), sekitar pukul 14.30 WIB.

Lebih lanjut, Aziz menilai, kinerja Pemerintah di ujung timur pulau Madura ini masih belum maksimal mengingat sederet persoalan kerakyatan masih bertebaran.

“Semisal anjloknya harga tembakau, harga garam, dan lain sebagainya, ditengah kondisi seperti ini harusnya Pemerintah hadir memberikan solusi, nyatanya bagaimana,” keluhnya.

Oleh sebab itu, ia mengaku terpanggil untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang adil dan bermartabat, menuju Sumenep yang sejahtera.

“Ini adalah bagian dari ikhtiar saya, yang jelas kalau dapat rekomendasi Alhamdulillah, kalau tidak ya kita tetap akan berjuang, akan tetapi kalau jadi penguasa, paling tidak bisa memanfaatkan anggaran untuk kemaslahatan rakyat,” sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Desk Pilkada DPC Demokrat Sumenep, Sutomo menyatakan, pihaknya hanya membuka dan menerima pendaftaran, sementara untuk rekomendasi adalah keputusan mutlak dari DPP.

“Kalau untuk kisi-kisi yang akan direkomendasi masih belum, nanti akan kita sampaikan, artinya DPC tidak punya pandangan maupun kriteria khusus karena ini adalah wewenang mutlak dari DPP,” sebutnya. [kid/faid]

Comment