SUMENEP, (News Indonesia) — Aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat Sumenep Independen (LSM-SI) meminta Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur perbarui data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos RI.

“Kami menemukan calon penerima BST ini ada yang sudah meninggal dunia. Bahkan, hampir di beberapa Kecamatan ada,” ungkap Direktur LSM-SI Sahrul Gunawan, saat dihubungi media ini melalui sambungan telepon. Jumat (15/5/2020).

Tidak hanya itu, kata Sahrul, penerima BST di beberapa kecamatan juga tidak merata. Hal itu ditengarai akan memicu kesenjangan antar masyarakat yang berhak menerima di tengah pandemi Covid-19.

“Masak iya, dalam satu desa ada yang menerima cuma 1 orang, ada yang 3 orang, sementara di desa yang lain ada juga yang bahkan ratusan penerima,” sesalnya.

Untuk itu, sambung pria asal kepulauan Giliraja ini, pihaknya meminta Dinsos Sumenep mendata ulang masing-masing penerima.

“Terutama, jangan sampai muncul lagi orang yang sudah meninggal menjadi calon penerima BST. Ini kan aneh, masih banyak warga yang butuh bantuan,” harapnya.

Sahrul berjanji, pihaknya akan lebih serius mengawal berbagai bantuan untuk masyarakat di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini.

“Kami tidak akan diam, kami akan terus mengawal. Karena ini sangat rentan dan berpotensi bisa diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” tegasnya.

Baca Juga: _65 Ribu Warga Sumenep Akan Terima BST Kemensos, Diantaranya Sudah Meninggal Dunia:_ 

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Sumenep, Moh. Iksan mengaku, ihwal terjadinya masalah penerima BST diakibatkan karena bersumber dari dua data.

Pertama, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diduga masih mengacu kepada data masyarakat miskin tahun 2014-2015. Sedangkan yang kedua dari usulan pihak kecamatan melalui masing-masing desa.

“Semestinya DTKS ini di update setiap tahun. Saya kan duduk di sini (Kadinsos, red) sejak 2020 ini mas. Memang saya belum mengupdate secara keseluruhan data itu, ditambah dengan kekeliruan input data pada NIK ini masih banyak yang masuk ke pusat,” kata Iksan.

Sementara, perihal ditemukannya data penerima di masing-masing desa hanya 1 atau 3 orang kata Iksan, karena memang yang diajukan kemungkinan sudah tidak ada lagi.

“Pertama, kami tidak pernah membatasi pengajuan kepada desa, apabila ditemukan demikian iya berarti sudah tidak ada lagi masyarakat yang mau dimasukkan oleh desa,” tegasnya.

“Kedua begini, data yang sudah dikirim ke kami, apabila sudah tercover di bantuan lain akan terhapus secara otomatis,” imbuhnya.

Maka dari itu, sambung Iksan, peran aktif seluruh masyarakat di Kabupaten berlambang kuda terbang dalam mengawasi bantuan tersebut sangat diharapkan.

“Apabila ditemukan diantara penerima tidak tepat sasaran, silahkan laporkan ke kami di nomor pengaduan,” tandasnya. [kid/faid]