LUMAJANG, (News Indonesia) — Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, banyak ditemukan masalah.

Hal itu disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, saat beraudiensi dengan Asosiasi Kontraktor Kabupaten Lumajang, di Panti PKK, Kabupaten Lumajang. Senin (15/7/2019).

Cak Thoriq menjelaskan, fokus utama Pemkab Lumajang saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Namun, ia menemukan banyak terjadi masalah dan temuan. Ia mengingatkan, masalah tersebut tidak terulang di masa kepemimpinannya.

“Pelaksanaan program harus sesuai standar, seluruh kontraktor harus saling menjalin komitmen bersama dalam membangun Lumajang,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, kata Cak Thoriq, tidak boleh ada yang memonopoli program pekerjaan. “Semua harus proporsional, tidak boleh saling mengganggu,” jelasnya.

Ketua Asosiasi Kontraktor Kabupaten Lumajang Yudhie menyampaikan, salah satu keluhan yang dirasa berat oleh para kontraktor adalah tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang persyaratanya harus mempunyai rekening koran sebesar 20%, dan penyertaan surat ketrampilan tenaga kerja.

Selain itu, tentang asuransi jaminan pemeliharaan barang yang harus menggunakan asuransi bank dari pemerintah, tidak boleh menggunakan jasa asuransi lain. Ada juga keluhan tentang ijin proyek yang harus meminta ijin Bupati dan Wakil Bupati.

Menanggapi hal tersebut, Bunda Indah menjelaskan, dirinya tidak pernah membicarakan proyek apapun dengan kepala dinas.

“Tidak boleh ada yang mengatasnamakan bupati dan Wakil Bupati,” tegasnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang, Karna S., menjelaskan, pihaknya akan mengevaluasi terkait beberapa keluhan yang disampaikan.

Ia menegaskan, sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan beberapa kontraktor untuk membahas hal tersebut. Ia juga meminta agar bupati merevisi Perbup terkait harga satuan barang bangunan.

Bupati menginginkan, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lumajang, kontraktor dengan pemerintah daerah harus saling kerja sama dengan asas kebersamaan, dan saling percaya. Ia juga membuka ruang dialog untuk diskusi dan menerima saran.

“Yang utama, pekerjaan harus benar, kondusif, tidak bermasalah,” pungkasnya.

Hadir dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Agni Asmara Magatrah, Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Bayu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Endah, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol, Ari Murcono. [arifin/dewi]