JEMBER, (News Indonesia) — Mantan Birokrat Pemkab Jember yang saat ini menjadi Bupati LSM LIRA Jember Achmad Sudiono, mengingatkan bahaya politik uang dalam proses demokrasi. Ia menyampaikan bahwa tujuan Pilkada, adalah untuk memperoleh calon pemimpin berkualitas dengan program kerja pro rakyat.

Akan tetapi kenyataannya, kondisi pilkada masih berpotensi tercapai dengan calon pemimpin yang hanya mengandalkan kekuatan uang.

”Ayo dipilih pemimpin yang bagus. Kadang-kadang kita milih pemimpin karena duite (uangnya,red), bahaya itu,” kata Ahmad saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/8/2020).

Pria yang pernah menjabat Kadispendik Jember itu, menyayangkan kondisi saat ini terkait proses pilkada. ”Sementara yang tidak punya uang ide-idenya cemerlang tidak mungkin dapat (terpilih),” sambungnya.

Untuk menumbuhkan kesadaraan masyarakat agar menolak politik uang, Ahmad saat ini getol melakukan pendekatan secara religius dengan jargon ‘Ayo Bersalawat Pilih Berjuang atau Uang’.

Pasalnya, saat ini politik uang selalu terjadi disetiap pemilihan pemimpin dari tingkat dusun hingga pemilihan presiden. ”Kalau tidak ada yang memulai ada yang membisiki dan menyampaikan akan menggurita bahaya untuk demokrasi,” jelasnya.

Makanya bagaimana Jember menjadi demokratis, pertama perlu disentuh dengan pendekatan keagamaan. “Kalau demokratis bagaimana menjadi religius, agama menjadi ukuran dalam eksen (politik),” sebutnya.

Menurut Ahmad yang juga menjadi Ketua Wandas (Relawan Cerdas) ini, muara dari proses demokrasi dengan pendekatan agama adalah tercipta masyarakat mandiri secara ekonomi tidak mudah tergiur oleh politik uang.

”Kalau semua diukur dengan baik maka akan tercipta masyarakat mandiri,” katanya.

Meski demikian, Ahmad Sudiono mengakui sulit memberantas politik uang sehingga harus ada yang memulai. ”Sulit memang sulit, kalau tidak ada akan menjadi lebih parah. Karena uang alat pembayaran yang sah,” katanya.

Saat ditanya terkait yang dilakukan bupati petahana yang sering dianggap menunggangi pemberian bantuan sosial untuk kampanye terselubung, Ahmad dengan berkelakar apa yang dilakukan oleh Faida sebagai petahana, semata-mata untuk melayani rakyat.

”Apa yang dilakukan bupati Faida itu melayani rakyat. Cuman tidak boleh dikasih gambar dirinya,” katanya

”Alasannya biar tahu bupatinya saya (Faida) makanya diberi gambar kalau ukurannya dirinya itu itu sah-sah saja, tapi ukurannya dirinya bukan aturan. Kalau menurut aturan tidak benar karena dia petahana,” sambungnya.

Untuk itu, Ahmad juga berharap Bawaslu benar-benar turun mengawasi sehingga aturan bisa diterapkan kepada semua calon termasuk petahana.

”Kalau itu salah Bawaslunya harus jalan dong. Petahana maju ada aturan jangan sampai APBD menguntungkan dirinya (petahana), selama tidak ada yang menegor (petahana) selama yang mengawasi tidak tegas dan tidak melaksanakan dengan baik Bu Faida tidak akan merasa salah,” pungkasnya. (*)