SUMENEP, (News Indonesia) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, di Kantor Bupati, Selasa (28/03/2023).

Bupati Sumenep Achmad Fauzi saat membuka Musrenbang menyampaikan, Musrenbang merupakan wahana sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Sumenep, yang konsep perencanaannya dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Menurutnya, Pemkab Sumenep berkomitmen mengedepankan hasil Musrenbang dalam penyusunan RAPBD tahun 2024.

“Perencanaan pembangunan hasil Musrenbang sangat penting, agar bisa menyerap dan mengalokasikan kegiatan secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga programnya mampu menjawab masalah di wilayahnya masing-masing,” kata Bupati Achmad Fauzi.

Karenanya, lanjut orang nomor satu di Sumenep itu, Musrenbang menjadi momentum yang penting untuk menyatukan pola pikir atau aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan, termasuk mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintahan.

“Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD 2024 hendaknya mampu mensinergikan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, untuk mendukung menyukseskan pembangunan di daerah,” tutur Bupati.

Baca Juga: Lewat Bazar Takjil Ramadan, Pemkab Sumenep Gerakkan Ekonomi Masyarakat

Suami Nia Kurnia ini menyadari betul bahwa APBD Kabupaten Sumenep sangat terbatas, sehingga program yang dilaksanakan harus mengacu kepada program prioritas daerah.

“Tentu saja, tidak semua harapan masyarakat bisa diakomodir dalam RAPBD, sehingga seluruh pihak yang terlibat langsung dalam setiap tahapan agar senantiasa bersinergi,” ungkap politisi muda PDI Perjuangan itu.

Berdasarkan catatan yang diterima media, program prioritas 2024 di antaranya pendidikan, kesehatan dan lingkungan asri, ekonomi kawasan, perdagangan dan UMKM, industri pariwisata dan ekonomi kreatif, tata kelola pemerintahan, penanganan masalah sosial, infrastruktur kepulauan, dan perhubungan. (*)