JEMBER, (News Indonesia) – Upaya untuk menuntaskan administrasi kependudukan di Kabupatan Jember terus dilakukan, hal itu terlihat dengan adanya pelayanan yang dilakukan di luar kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang dikenal dengan program On The Spot.

Kali ini Dispendukcapil Jember menggelar Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) dan program Secepat-cepatnya Pasti Jadi (Semedi) di Kantor Dispendukcapil setempat.

Kepala Dispendukcapil, Sri Wahyuniati menjelaskan, GISA digelar bertujuan agar masyarakat tertib administrasi.

Gerakan ini juga agar memberikan manfaat, seperti memberikan kejelasan dan status kependudukan serta kepastian hukum, perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya.

“Tujuan dari peluncuran GISA adalah untuk memberikan manfaat informasi atas kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya,” tutur Kepala Dispendukcapil, Sri Wahyuniati atau akrab dipanggil Yuni.

Ia juga menjelaskan capaian yang sudah dilakukan selama periode tahun 2018.

“Pendistribusian untuk dokumen, telah menerbitkan 193 ribu Surat Keterangan (Suket) dan yang sudah tercetak adalah 188. 779 ribu keping KTP-El dan sisanya 404 sedang dalan proses,” urainya.

Sedangkan untuk pendistribusian Akte Kelahiran yang awalnya hanya 32% sekarang sudah mencapai 96% dengan target 90 % untuk tahun 2018.

“Berkat kerja keras kita alhamdulillah melebihi dari yang ditargetkan oleh Pemkab,” jelasnya.

Yuni juga menjelaskan bahwa saat ini Dispendukcapil akan menerapkan layanan program Semedi, dimana warga yang mengurus segala keperluan Adminduk akan dilayani tidak lebih dari 10 menit, target nasional bisa dilampaui dalam bulan Agustus ini.

“Dengan layanan Semedi, kami optimis terget nasional untuk adminduk sebesar 99 persen terpenuhi,” kata Yuni.

Sementara itu, Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. mengatakan, peluncuran GISA di Jember adalah momentum penting. Bukan sekedar acara launching.

“Tetapi satu titik perubahan peningkatan pelayanan, seperti yang diinginkan pemimpin Presiden Jokowi dan diinginkan masyarakat,” kata Bupati Faida.

Ketika keinginan pemimpin dan masyarakat sama, lanjutnya, maka seharusnya tidak ada hambatan untuk melaksanakan. Mereka yang tidak mendukung adalah mereka yang mempunyai konflik kepentingan.

“Dengan upaya yang luar biasa, kekompakan yang luar biasa, dan hambatan yang luar biasa, hari ini 4.221 surat keterangan yang belum dicetak E KTP akan diselesaikan,” tutupnya. (Eko/Dewi)