SURABAYA, (News Indonesia) – Dalam masa reses salah satu Anggota DPR RI Komisi II Dapil Madura KH Jakfar Sodik, SH mengumpulkan para Kyai, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Kalangan Akademisi, Asosiasi Konsultan serta beberapa perwakilan Ormas Se-Madura bertempat di Hotel ELMI Surabaya Jl. Panglima Sudirman. Untuk menyerap aspirasi serta mendengar keluhan dan harapan masyarakat terkait rencana Pemerintah yang akan membubarkan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Dalam kesempatan itu para tokoh ulama, akademisi dan Ormas serta perwakilan Asosiasi Konsultan sepakat menolak rencana pemerintah membubarkan BPWS, karena jika ini terjadi ini merupakan penghianatan terhadap Konstitusi, Komitmen dan Konsesus Pemerintah di dalam memajukan masyarakat Madura, agar bisa hidup sejajar dengan daerah lainnya.

Pasca Pembangunan Tol Suramadu sesuai dengan Perpres Nomor : 27 Tahun 2008 sebagaimana dirubah dengan Perpres Nomor : 23 Tahun 2009 Tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Pasal 12 Badan Pelaksana memiliki tugas (diantaranya yang belum rampung) :
a. Menyusun rencana induk dan rencana pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan pengembangan wilayah suramadu; b. Melaksanakan pengusahaan jembatan tol suramadu dan jalan tol lingkar timur (simpang juanda-tanjung perak) melalui kerjasama dengan Badan Usaha Pemenang Pelelangan Pengusahaan Jemabatan tol dan jalan tol dimaksud;
c. Melaksanakan pengusahaan pelabuhan peti kemas di P. Madura;
d. Membangun dan mengelola :
1. Wilayah Jembatan kaki suramadu, yang meliputi :
a. Wilayah di sisi surabaya ± 600 Ha
b. Wilayah sisi madura ±600 Ha.
2. Kawasan khusus di Pulau Madura seluas ±600 Ha dalam satu kesatuan dengan wilayah pelabuhan petikemas dengan perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya.
Secara konstitusional BPWS diberikan otoritas penuh dalam pengembangan suramadu dan banyaknya tugas dan tanggung jawab BPWS yang belum diselesaikan maka Para Kyai yang tergabung dalam BASRA, AUMA, Kalangan Akademisi yang diwakili Rektor UTM, Tokoh Masyarakat, Perwakilan Asosiasi Konsultan setta perwakilan Ormas semadura memberikan beberapa pokok pikiran :
1. BPWS perlunya penguatan dan dukungan para tokoh Masyarakat dan para kyai dalam eksistensinya;
2. Dalam mendukung tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan ke depan diharapkan BPWS lebih mengintensifkan agar dalam mensosialisasikan rencana kegiatan pengembangan suramadu ke depan untuk melibatkan kalangan akademisi, cendekia serta kalangan profesional putra daerah;
3.Dalam pengembangan suramadu juga berbasis cultural, sosiologis dan sisi religius;
4. Jika dibutuhkan dalam penguatan BPWS ke depan maka para kyai, tokoh masyarakat akan menghadap Presden RI untuk menolak rencana pemerintah untuk membubarkan BPWS.

Dalam kesempatan itu KH. Jakfar Sodik, SH bersyukur bisa mengumpulkan berbagai macam elemen diatas sehingga apa yang menjadi konsep dan gagasan pemikiran dimaksud dan akan dibawa ke senayan sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah.

Hadir pula pada kesempatan serap aspirasi Ketua BASRA KH Nuruddin,
H. Moh. Zaini selaku Ketua Dewan Pembangunan Madura (DPM) dan Ketua Aliansi Ulama Madura (AUMA) beserta jajaran BPWS baik Plt Sekretaris maupun DR. Danis Hidayat Sumadilaga, MSc, PCNU se-Madura, akademisi pemuda dan 8 dekan 2 rektor universitas.

KH Jakfar Sodiq menjelaskan sangat menyesalkan apabila ada wacana BPWS akan di bubarkan, itu artinya Madura tidak akan di bangun dan meminta kepada pemerintah pusat untuk membangun Madura.

“Madura butuh kesejahteraan, keadilan, jangan menjadi objek ketertinggalan, itu sumpah saya saat menjadi dewan pusat,” jelasnya kepada awak media.

Sementara target utama adalah segera pembangunan jembatan Serpang (Sreseh-Pangarengan) teralisasi, supaya jalan tidak macet dan perekonomian masyarakat bisa meningkat.

“Tidak ada alasan lagi untuk membangun jembatan Serpang karena sudah lama dan sudah membicarakan dan memperjuangkan langsung kepada Mendagri dan sanggup untuk mempercepat pembangunan jembatan tersebut,” imbuhnya. (Me2t/Min)