PAMEKASAN, (News Indonesia) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan mulai memasuki tahapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027 setelah Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyampaikan Nota Keuangan R-APBD 2027 dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pamekasan.

Dalam penyampaiannya, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menjelaskan bahwa R-APBD 2027 merupakan rancangan keuangan tahunan daerah yang menggambarkan kebijakan penerimaan, belanja, dan pembiayaan.

Rancangan tersebut menjadi instrumen dalam alokasi dan distribusi anggaran sekaligus menjaga konsistensi pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan RPJMD 2025-2029, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Penyusunan R-APBD 2027 juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2025, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026.

Sementara itu, tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2027 diarahkan pada optimalisasi peran dan pemanfaatan sumber daya pembangunan, meliputi investasi, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan modal sosial, serta selaras dengan RKPD Provinsi Jawa Timur.

Menanggapi penyampaian Nota Keuangan tersebut, Ketua DPRD Pamekasan Ali Maskur mengatakan bahwa tahapan selanjutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD sebelum memasuki pembahasan R-APBD 2027.

“Eee tinggal kita tanggapan fraksi-fraksi nanti ya, dijawab lewat itu. Tunggu saja, karena setelah Pak Bupati menyampaikan nota keuangannya, kita diberi tugas yang pertama menyusun mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi. Yang kedua, membahas APBD 2027,” ujar Ali Maskur.

Menurutnya, setelah Nota Keuangan disampaikan, DPRD akan melanjutkan pembahasan terhadap R-APBD 2027 sekaligus mempersiapkan tahapan penetapan APBD pada akhir tahun 2026.

“Setelah nota keuangannya dibacakan nanti kita bahas APBD 2027, sambil lalu persiapan penetapan APBD di Desember 2026, di akhir tahun nanti,” lanjutnya.

Terkait jadwal penyampaian pandangan umum fraksi, Ali Maskur memperkirakan agenda tersebut akan berlangsung pada pekan depan. Namun, ia menyebut jadwal pastinya masih menyesuaikan dengan agenda Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pamekasan.

“Eee insyaallah minggu depan. Karena kan biasanya diberi waktu 3 hari. Diberi waktu itu 3 hari. Jadi kalau dihitung besok itu Senin, eh apa? Kamis, Jumat. Sabtu, Minggu kan nggak bisa dihitung. Jadi kemungkinan hari Senin atau bisa lewat dari hari Senin. Saya lupa agak lihat jadwal bamus yang bulan ini, biasanya sudah terjadwal,” jelasnya.

Ali Maskur menegaskan bahwa DPRD Pamekasan menargetkan proses pembahasan hingga penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat diselesaikan pada akhir 2026.

“Di akhir tahun penetapannya,” tegas Ali Maskur.

Dengan tahapan tersebut, DPRD Pamekasan selanjutnya akan menjalankan fungsi pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah sebelum R-APBD 2027 ditetapkan menjadi APBD Tahun Anggaran 2027.