JAKARTA, (News Indonesia) – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Menurut Prof. Didik, rangkaian safari politik yang telah dimulai dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah di Indonesia berlangsung di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal. Ia menilai aktivitas tersebut tidak hanya memiliki implikasi politik menuju Pemilu 2029, tetapi juga berpotensi memengaruhi perkembangan ekonomi nasional mengingat Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh yang kuat di dalam pemerintahan.

Ia juga menyoroti perubahan sikap Jokowi yang sebelumnya pernah menyampaikan akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa setelah menyelesaikan masa jabatannya. Namun, menurutnya, dinamika politik saat ini menunjukkan kondisi yang berbeda.

“Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku,” ujar Prof. Didik.

Lebih lanjut, Prof. Didik menilai safari politik tersebut merupakan langkah politik yang berdiri sendiri dan berpotensi meningkatkan persaingan di kalangan elite politik. Menurutnya, intensitas aktivitas politik juga terlihat dari berbagai kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah daerah sehingga perhatian elite politik dikhawatirkan bergeser dari kepentingan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

Ia berpendapat bahwa safari politik Jokowi dapat menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, energi pemerintahan berisiko terkuras untuk menghadapi dinamika politik yang meningkat, sementara Jokowi masih memiliki pengaruh melalui jejaring politik yang dimilikinya.

“Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden,” katanya.

Prof. Didik juga menilai hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi berpotensi mengalami pelemahan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi konsentrasi pemerintah dalam menjalankan berbagai program ekonomi sekaligus meningkatkan tekanan terhadap perekonomian nasional.

Dalam perspektif ekonomi politik (political economy), Prof. Didik menjelaskan bahwa hubungan antara presiden dan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan arah politik nasional sekaligus memengaruhi persepsi para pelaku ekonomi.

“Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi,” jelasnya.

Di sisi lain, Prof. Didik menilai berbagai indikator fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan kondisi yang relatif baik. Menurutnya, inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, serta pertumbuhan ekonomi masih berada pada tingkat yang cukup positif. Namun demikian, ia berpandangan bahwa tekanan terhadap ekonomi Indonesia saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi yang berasal dari dinamika politik.

“Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional,” tutup Prof. Didik.