SUMENEP, (News Indonesia) — Kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menjadi perhatian DPRD setempat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas birokrasi hingga pelayanan publik apabila berlangsung terlalu lama.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, meminta pemerintah daerah segera mempercepat proses pengisian jabatan yang hingga kini masih dipimpin pelaksana tugas (Plt).

Menurutnya, keberadaan pejabat definitif penting untuk menjaga stabilitas organisasi sekaligus memastikan program pemerintahan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kalau terlalu lama diisi Plt tentu kurang ideal. Pemerintah daerah perlu segera melakukan pengisian jabatan agar efektivitas birokrasi dan pelayanan publik tetap terjaga,” ujar Hairul.

Ia menilai pejabat berstatus Plt memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi percepatan pelaksanaan program maupun koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.

Selain itu, sebagian pejabat yang saat ini menjabat Plt juga diketahui masih merangkap jabatan di OPD lain sehingga beban kerja dinilai semakin besar.

“Yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak terganggu akibat kekosongan jabatan yang terlalu lama,” katanya.

Diketahui, sedikitnya terdapat lima OPD di lingkungan Pemkab Sumenep yang masih dipimpin Plt, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), serta jabatan Asisten Administrasi Umum.

DPRD berharap pemerintah daerah segera menuntaskan proses pengisian jabatan definitif agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif dan pelayanan publik tetap optimal.