JAKARTA, (News Indonesia) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendorong pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026), Said menegaskan bahwa pemerintah harus peka terhadap dinamika global yang melibatkan negara-negara besar seperti Israel, Amerika Serikat, Iran, hingga kawasan Teluk.

“Kita harus memiliki sensitivitas tinggi. Tantangan yang dihadapi saat ini sangat kompleks, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi global,” ujarnya.

Said menilai salah satu langkah penting yang perlu segera dilakukan adalah realokasi anggaran, terutama pada pos belanja yang tidak bersifat prioritas. Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian global.

Menurutnya, DPR dan pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, penyesuaian belanja harus difokuskan pada program-program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung.

“Belanja yang tidak mendesak harus segera direalokasi ke sektor yang lebih prioritas,” tegasnya.

Selain itu, Said juga mendorong optimalisasi anggaran yang berada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk dana yang belum terserap dalam sejumlah program, seperti di Badan Gizi Nasional.

Ia mengungkapkan, pemerintah juga memiliki ruang fiskal melalui pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang saat ini mencapai sekitar Rp370 triliun. Di sisi lain, anggaran BA BUN untuk Badan Gizi Nasional tercatat sekitar Rp67 triliun.

Lebih jauh, Said menekankan pentingnya efisiensi energi, termasuk dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM), dengan mencontoh sejumlah negara yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut.

Dalam konteks itu, ia secara tegas mengusulkan agar pemerintah menghentikan kompensasi listrik bagi kelompok masyarakat mampu dan sektor industri, agar kebijakan anggaran lebih tepat sasaran.

“Saya mengimbau pemerintah untuk menghentikan kompensasi listrik bagi orang kaya dan industri,” katanya.

Ia meyakini, langkah tersebut akan membantu menjaga defisit APBN tetap berada di bawah ambang batas 3 persen, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jika itu dilakukan, saya optimistis defisit APBN bisa dijaga di bawah 3 persen dan target pertumbuhan ekonomi tetap tercapai,” tambahnya.

Said juga mengkritisi kebijakan kompensasi listrik yang dinilai belum tepat sasaran. Ia mengingatkan, sejak 2017 Banggar DPR telah memberikan catatan kepada pemerintah terkait hal ini.

Menurutnya, terdapat ketimpangan dalam penggunaan istilah antara “kompensasi” bagi kelompok mampu dan “subsidi” bagi masyarakat miskin, yang dinilai tidak mencerminkan keadilan kebijakan.

“Ketika untuk orang kaya disebut kompensasi, sementara untuk masyarakat miskin disebut subsidi, itu tidak tepat. Hal seperti ini tidak boleh terus terjadi,” tegasnya.

Meski demikian, Said menambahkan bahwa kelompok masyarakat menengah tetap perlu mendapatkan dukungan melalui insentif yang proporsional sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

Ia pun berharap pemerintah dapat segera merespons berbagai tekanan global dengan kebijakan yang cepat, tepat, dan terukur demi menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.***