JAKARTA, (News Indonesia) — Ketua Nasional Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Indonesia, Jeny Claudya Lumowa, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

Aktivis yang akrab disapa Bunda Naumi itu menilai upaya yang telah dilakukan selama bertahun-tahun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, meski pemerintah telah membentuk direktorat khusus untuk menangani isu tersebut.

Menurut Naumi, pembentukan direktorat perlindungan perempuan dan anak membutuhkan anggaran besar. Namun, ia menegaskan bahwa keberadaan direktorat tidak akan efektif apabila tidak diikuti dengan realisasi konkret hingga tingkat kepolisian daerah dan resort (Polres).

“Kalau direktorat sudah dibentuk, tetapi pelayanan di daerah tidak berjalan, maka anggaran yang dikeluarkan menjadi tidak optimal. Kita membutuhkan implementasi nyata di tingkat akar rumput,” ujarnya.

Naumi menyoroti bahwa jumlah anggota unit Perlindungan Perempuan dan Anak di berbagai Polres masih minim dan tidak sebanding dengan tingginya jumlah kasus kekerasan dan diskriminasi yang harus ditangani.

Ia berharap Kapolri memahami kondisi tersebut dan segera melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kami mempertanyakan mengapa persoalan ini terus terjadi. Apakah terhambat birokrasi atau ada prioritas yang dianggap lebih mendesak?” kata Naumi.

TRC PPA Indonesia mendorong pemerintah dan institusi kepolisian untuk mengambil langkah-langkah terukur agar perlindungan perempuan dan anak dapat diperkuat secara nasional.

Naumi menilai bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Jika negara gagal melindungi perempuan dan anak, sulit berharap Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Perlindungan mereka harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Naumi mengusulkan sejumlah langkah strategis yang perlu segera direalisasikan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, di antaranya:

1. Realisasi Direktorat PPA di Setiap Polres
   Mengalokasikan anggaran memadai agar direktorat berjalan efektif hingga tingkat daerah.
2. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Personel PPA
   Melakukan rekrutmen dan pelatihan kepada anggota unit PPA yang memiliki kompetensi khusus.
3. Penambahan Anggaran Perlindungan Perempuan dan Anak
   Memperkuat program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di seluruh daerah.
4. Peningkatan Koordinasi Antar Lembaga
   Memperkuat sinergi antara Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan lembaga terkait lainnya.
5. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
   Mendorong masyarakat memahami pentingnya pelaporan dan pencegahan kekerasan.
6. Rekrutmen Anggota Polri Secara Besar-besaran Tanpa Biaya
   Membuka kesempatan luas bagi putra-putri bangsa untuk bergabung tanpa dipungut biaya, khususnya yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak.
7. Peningkatan Dukungan terhadap Unit PPA
   Memberikan fasilitas, anggaran, serta pengembangan SDM yang setara dengan unit-unit kepolisian lainnya.

Naumi berharap bahwa suara kegelisahan ini dapat mendorong percepatan reformasi pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

“Kita tidak bisa terus menunda. Masa depan bangsa berada pada tangan perempuan dan anak-anak yang harus kita lindungi,” tegasnya.