KOTA BOGOR, (News Indonesia) — Kota Bogor saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjaga arah pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Pertumbuhan penduduk yang cepat, mobilitas tinggi, serta meningkatnya kebutuhan layanan publik menuntut pengelolaan pembangunan yang semakin efektif dan efisien

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, menjelaskan bahwa kebutuhan pembangunan terus meningkat setiap tahun, mulai dari infrastruktur jalan dan drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan lingkungan, hingga penataan kawasan permukiman. Namun, kemampuan fiskal daerah belum tumbuh secepat kebutuhan yang ada.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih terbatas, ketergantungan pada dana transfer pusat, serta besarnya belanja wajib membuat ruang fiskal semakin sempit. Tantangannya adalah bagaimana tetap membangun kota dengan anggaran yang terbatas,” ujar Heri Cahyono, Sabtu (11/10/2025).

Menurutnya, di tengah kondisi tersebut, peran DPRD Kota Bogor menjadi semakin strategis. Lembaga legislatif tidak hanya berfungsi membuat peraturan daerah, tetapi juga mengarahkan kebijakan publik agar setiap penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Dalam situasi keterbatasan fiskal, kuncinya bukan memangkas pembangunan, tetapi memastikan prioritasnya tepat. Komisi III mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada program-program yang paling mendesak dan berdampak luas,” katanya.

Ia menambahkan, setiap proyek pembangunan harus melalui kajian yang matang, baik dari sisi manfaat, kebutuhan dasar masyarakat, maupun efisiensi pelaksanaannya. Pendekatan ini dinilai mampu memaksimalkan hasil pembangunan meskipun anggaran terbatas.

Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa efisiensi anggaran perlu diiringi dengan dukungan regulasi yang tepat. Melalui fungsi legislasi, DPRD mendorong lahirnya peraturan daerah yang berpihak pada rakyat dan membuka peluang inovasi pembiayaan.

“DPRD mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi dana CSR, serta kemitraan dengan lembaga internasional. Dengan begitu, pembiayaan pembangunan tidak hanya bertumpu pada APBD,” jelasnya.

Dalam fungsi pengawasan, DPRD memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana, bebas dari penyimpangan, serta hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pengawasan ini penting bukan hanya untuk mencegah kebocoran anggaran, tetapi juga untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tambahnya.

Heri menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti memperlambat pembangunan, melainkan menjadi pemicu inovasi dalam pembiayaan dan pelayanan publik.

DPRD, lanjutnya, juga terus mendorong pemerintah kota memperkuat partisipasi masyarakat melalui perencanaan pembangunan partisipatif (bottom-up planning) agar setiap program sesuai kebutuhan warga. Selain itu, digitalisasi tata kelola pemerintahan perlu ditingkatkan guna mewujudkan transparansi dan efisiensi belanja daerah.

“Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap pembangunan, sementara kemampuan keuangan daerah tetap terbatas. Di sinilah DPRD berperan sebagai jembatan antara aspirasi rakyat dan realitas fiskal,” ujar Heri.

Ia menegaskan, tugas DPRD bukan hanya menyetujui anggaran, tetapi memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada rakyat kecil, berorientasi pada pelayanan publik, dan berkelanjutan bagi masa depan.

“Efisiensi anggaran bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. DPRD Kota Bogor berkomitmen untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan bijak, transparan, dan efektif demi kemajuan kota,” pungkasnya.

Menurut Heri, dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat, Kota Bogor dapat menghadapi keterbatasan fiskal tanpa kehilangan arah pembangunan.

“Kota Bogor akan tetap maju, bukan karena anggarannya besar, tetapi karena setiap rupiah digunakan dengan cerdas dan berpihak kepada rakyat,” tutupnya.