SAMPANG, (News Indonesia) – Gelombang aksi penolakan kebijakan Pemerintah yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, juga terjadi di Kabupaten Sampang Madura.

Pemerintah dinilai tidak pro terhadap rakyat serta ingin memaksakan perpanjangan masa jabatan Presiden terus bergulir.

Setidaknya dalam satu hari ada dua gelombang aksi yang digelar di depan gedung DPRD Sampang.

Aksi pertama dilakukan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung di Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) Sampang. Aksi kedua dari ratusan massa PPIS dan Forum Ummat Islam Bersatu Madura mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya.

Tuntutan dari keduanya tidak jauh beda yakni menyikapi terkait kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat seperti kenaikan bahan pokok, minyak dan BBM serta kenaikan PPN/Pajak yang dinilai sangat membebani ekonomi rakyat menengah ke bawah.

Poin kedua yang menjadi tuntutan para demonstran ialah terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau dengan menunda pesta Demokrasi Pilpres 2024, yang dianggap melanggar UUD Konstitusi, para Demonstran menolak dengan tegas wacana presiden 3 Periode.

Ketua Koordinator BEM Sampang, Ali Topan menyampaikan, dalam melakukan aksi pihaknya membawa beberapa poin tuntutan yang harus di setujui oleh ketua dan anggota dewan di Sampang.

Tuntutan itu diantaranya, menolak kenaikan harga Migor, BBM dan PPN. Serta Menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode karena sudah jelas melanggar peraturan perundang undangan

Sebab, semua itu akan menjadi beban bagi masyarakat, terlebih minyak goreng (migor) yang sudah menjadi kebutuhan pokok.

“Kami datang ke sini untuk meminta secara bersama-sama menolak kenaikan harga migor, BBM dan PPN yang dibuktikan dengan menandatangani tiga tuntutan yang kami bawa,” tuturnya.

“Karena, seandainya para DPR itu tidak setuju dan menolak kenaikan harga Migor, BBM dan PPN insyallah tidak akan terjadi. Makanya, kami datang kesini untuk meminta kesepakatan anggota dewan menolak kenaikan harga Migor, BBM dan PPN, serta menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Faddol menyampaikan permohonan maaf, karena agak sedikit terlambat dalam menemui peserta aksi. Akan tetapi, terkait tuntutan para peserta aksi pihaknya sudah menyetujui dan menandatangani.

“Kami sepakat menolak kenaikan harga Migor, BBM dan PPN serta wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sesuai tuntutan para mahasiswa dan para ulama di Kab Sampang tadi,” sebutnya. (*)