SUMENEP, (News Indonesia) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Dalam rapat tersebut, seluruh komisi membacakan laporan hasil pengawasan masing-masing pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan temuan Komisi II DPRD setempat, saat ini terdapat satu program yang harus dievaluasi sebagai penyelenggara dari Dinas Koperasi (Diskop) yang dinilai telah menghabiskan banyak anggaran. Yaitu, Wirausaha Muda Sumenep (WMS).

“Komisi II memandang, selama 4 tahun bergulir program wirausaha muda ini tidak ada hasil yang maksimal lah,” ujar anggota Komisi II DPRD Sumenep, Holik. Senin (20/7/2020).

Sehingga, lanjut Holik, seluruh anggota Komisi II mempertanyakan hasil atau output dari pelatihan wirausaha muda tersebut. Termasuk, bagaimana sektor penyelenggaraannya.

“Sebab serapan anggaran pertahun itu sekitar 4 miliar untuk pelatihan, ditambah pos anggaran lain sekitar 4 miliar untuk peralatan pasca pelatihan. Jadi, satu kali angkatan itu sekitar 8 miliar,” sebutnya.

Holik melanjutkan, kegiatan yang selama ini dilaksanakan ibarat ruang gelap. Sebab, pihak terkait dinilai belum ada keterbukaan perihal tata kelola maupun administrasi pada program tersebut.

“Setiap kali kita RDP dengan Dinas Koperasi, mereka tidak pernah memberikan data base keanggotaan maupun hasil dari pelaksanaan kewirausahaan pemuda. Nah, seringkali kita tidak bisa sampai ke situ,” katanya.

Untuk itu, pihaknya merekomendasikan program WMS tersebut agar dievaluasi dan direview kembali. Dengan catatan, apabila tidak ada progres maka tidak usah dilanjutkan.

“Kalau memang tidak ada progres untuk perbaikan secara managerial baik penyelenggara maupun mapping peserta, nanti ya tidak usah dilaksanakan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, politisi muda Partai Gerindra juga menyebutkan, jika WMS juga kecipratan dana Covid-19 sebesar 6 miliar dari Dinas Koperasi Sumenep.

“Itu masalah lagi, di Diskop itu ada dana sekitar 14 miliar. Dengan rincian, 8 miliar untuk stimulasi dan restrukturisasi khusus perbankan, sisanya sekitar 6 miliar akan dibelikan barang untuk diberikan kepada alumni wirausaha muda,” sebutnya.

Padahal kata dia, peruntukan dana tersebut untuk penanganan Covid-19 di kabupaten ujung timur Pulau Madura. Bukan untuk kepentingan membantu alumni wirausahawan muda agar lebih produktif dan berkembang.

“Ini Covid, kenapa kemudian dana ini untuk mereka. Padahal kan banyak UMKM lain yang perlu,” bebernya.

Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk membicarakan kembali program wirausaha muda yang dinilai masih jauh dari harapan.

“Pertama kami minta evaluasi untuk pelaksanaan wirausaha muda. Kedua, kami juga minta penjelasan terkait dengan ketepatan peruntukan dana Covid-19,” tandasnya.(*)