SUMENEP, (News Indonesia) — Sejumlah aktivis dari Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, meminta pengisian jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong dilakukan secara profesional. Senin (15/7/2019).

Versi pendemo, Panitia seleksi (Pansel) yang sudah ditunjuk Pemkab Sumenep terindikasi tidak netral, mereka menuding ada main mata dalam proses seleksi pengisian pucuk pimpinan sembilan OPD tersebut.

“Pansel ini terindikasi tidak sehat dalam proses lelang jabatan 9 OPD di Sumenep, bayangkan sejumlah nama sudah beredar, sebelum Pansel melakukan tes terhadap para calon, ini kan aneh,” teriak Korlap Aksi, Sutrisno dalam orasinya.

Mereka mendesak agar proses dilakukan secara profesional dan terbuka.

“Pansel harus betul-betul memberikan penilaian secara tepat, sesuai kemampuan dan kecakapannya, Pansel juga harus cermat dan hati-hati dalam memilih calon kepala OPD. Jangan sampai ada kandidat yang bermasalah justru diloloskan,” pintanya.

Untuk mengawal itu, pihaknya berjanji akan melakukan pemantauan terhadap proses penentuan sembilan jabatan kepala OPD yang hendak terisi dalam bulan ini.

“Kami akan selalu pantau kinerja Pansel, agar kinerjanya sesuai dengan aturan sebagai pertanggungjawaban pada rakyat Sumenep,” pungkasnya.

Terpisah, Edy Rasyadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, yang juga menjadi ketua Panitia seleksi (Pansel) mengaku berterimakasih atas masukan yang disampaikan para aktivis, pihaknya berjanji akan menjalankan setiap tahapan sesuai ketentuan.

“Masukan FKMS ini akan menjadi catatan kami, pansel pasti akan bersikap profesional,” terangnya, ditemui usai forum audiensi dengan para demonstran.

Tekait beredarnya sejumlah nama yang digadang bakal menduduki posisi pimpinan di sejumlah OPD, menurut Edy, hal itu merupakan satu kewajaran, karena nama nama yang ikut dalam seleksi sudah diketahui publik.

“Prediksi mungkin iya, karena nama nama yang ikut seleksi kan sudah jelas, jadi predikasi dari daftar nama itu wajar wajar saja, logis, menteri saja yang tidak melalui seleksi namanya sudah beredar, apalagi ini yang sudah jelas ada yang daftar, namun hasil evaluasi assesment BKD Provinsi belum turun,” imbuhnya.

Sesuai tahapan, lanjut mantan Kepala Dinas PU Bina Marga ini, hari ini Pansel akan menjemput hasil assesment ke BKD Provinsi Jawa Timur. “Insya Allah sore kita akan menjemput hasilnya,” tadasnya.

Adapun sembilan OPD yang sedang kosong adalah, PU Pengairan, Dinas Penanaman Modal dan Perkebunan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub). Termasuk juga Dinas Kesehatan (Dinkes), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (DPTPHP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). [imam/jie]