BOGOR, (News Indonesia) — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan dukungannya kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bogor untuk memperkuat layanan kemanusiaan, di antaranya melalui pencanangan Bulan Dana Kemanusiaan (BDK) Tahun 2025 dan pelaksanaan akreditasi Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Bogor. Senin (13/10/2025). 

Kegiatan pencanangan BDK 2025 digelar di Markas PMI Kabupaten Bogor, Cibinong, dan dihadiri sejumlah pejabat daerah, antara lain Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Kapolres Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ketua dan Ketua Harian PMI Kabupaten Bogor beserta jajaran pengurus, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Dalam kesempatan itu, Bupati Rudy menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan PMI Kabupaten Bogor dalam memperkuat peran kemanusiaan di wilayahnya.

“Kegiatan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam memperkuat layanan kemanusiaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan darah bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.

Ia menambahkan, pencanangan Bulan Dana Kemanusiaan menjadi langkah nyata untuk menumbuhkan rasa peduli, mempererat solidaritas, dan meningkatkan semangat kemanusiaan di tengah masyarakat.

“Ini adalah ikhtiar bersama untuk menghadirkan pelayanan kemanusiaan yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Bogor, Indra Fermanto, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bogor atas dukungan penuh terhadap kegiatan kemanusiaan, termasuk penerbitan Surat Keputusan pelaksanaan BDK Tahun 2025 dan penunjukan Sekda Kabupaten Bogor sebagai Ketua Pelaksana BDK PMI 2025.

“BDK 2025 ini bertujuan menghimpun dana yang seluruh hasilnya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui program kemanusiaan di sektor pendidikan dan kesehatan,” jelas Indra.

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi PMI Kabupaten Bogor, yakni proses akreditasi Unit Donor Darah (UDD) yang harus segera diselesaikan.

“Saat ini, di Jawa Barat, hanya Kabupaten Bogor dan Kuningan yang UDD-nya belum terakreditasi. Kami memiliki batas waktu hingga November tahun ini,” ungkapnya.

Untuk mengejar target tersebut, lanjut Indra, tim UDD PMI Kabupaten Bogor bekerja intensif memperbarui berbagai fasilitas dan instalasi demi memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan.

“Tujuan utamanya adalah memastikan kualitas darah yang dihasilkan benar-benar aman dan layak untuk kebutuhan masyarakat,” tegasnya.