SUMENEP, (News Indonesia) — Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi menghadiri sosialisasi pengisian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Batuputih. Senin, (24/2/2020).

Acara yang merupakan bentuk pembinaan dan tindak lanjut pengisian BPD tahun 2020 – 2026 tersebut dimaksudkan untuk memudahkan seluruh tahapan dan pembinaan dalam meningkatkan efektivitas kinerja aparatur desa secara keseluruhan.

“Sebenarnya kita ke sini dalam rangka rapat koordinasi dan pembinaan, bahkan di luar forum ini kita juga terus lakukan sosialisasi,” kata Kepala DMPD Sumenep Moh. Ramli kepada sejumlah media.

Lebih lanjut mantan Kepala Dinas Sosial menyatakan, jika pembinaan dan sosialisasi merupakan atensi dari Pemkab untuk tata kelola administrasi dan anggaran yang tepat berdasarkan peraturan undang-undang.

“BPD dan Perangkat memang kita berikan penekanan khusus lah, kita berikan pencerahan termasuk hal lain juga, termasuk pengelolaan keuangan desa dan semacamnya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi dalam sambutannya menyampaikan bahwa fungsi koordinasi adalah merupakan pintu utama dalam mengorganisir sebuah ikatan pekerjaan.

“Koordinasi merupakan fungsi tertinggi dalam menentukan kebijakan apapun dalam aspek sosial, ekonomi, dan lain-lain, untuk itu BPD adalah sebagai fungsi utamanya,” terangnya.

Untuk itu kata suami Nia Kurnia ini, BPD dan seluruh perangkat Desa harus mampu bersinergi dalam merumuskan program Desa, termasuk mengatasi persoalan di tengah-tengah masyarakat.

“Oleh karenanya Kepala Desa harus selalu membiasakan diri berkoordinasi sebelum menentukan kebijakan, jangan berjalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya berharap agar Kepala Desa maupun BPD di wilayah Kota Keris selalu sejalan dan seirama dalam melaksanakan program kerja, khususnya dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

“Persoalan di Desa terjadi karena lemahnya koordinasi, oleh karena itu kami berharap apapun yang akan dilaksanakan dalam program kerja Desa, harus dimulai dengan koordinasi yang baik, tanya dulu ke pihak Kecamatan jangan-jangan nanti ada yang keliru, sebaliknya Kecamatan juga ke Kabupaten,” harapnya. [imam/faid]