SUMENEP, (News Indonesia) – Pemerintah Kabupaten Sumenep menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 bersamaan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, di Graha Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, unsur DPRD, Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi lokal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, S.T., M.T., dalam laporannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam menyusun arah pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima 912 usulan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) serta 933 usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD.

“RPJMD merupakan dokumen penting yang merumuskan visi, misi, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep dalam lima tahun ke depan. Penyusunannya harus mencerminkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ujar Arif Firmanto.

Ia juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang mengalami peningkatan, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) yang naik dari 67,74 pada tahun 2021 menjadi 69,78 pada tahun 2025, serta penurunan angka kemiskinan dari 19,22% menjadi 17,78% pada periode yang sama.

Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan wadah partisipatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

“Forum ini bertujuan menyusun rencana pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Kami ingin pembangunan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi dapat dieksekusi dan dirasakan manfaatnya,” kata Bupati.

Ia juga menyoroti perubahan pendekatan dalam perencanaan anggaran, dari money follow function menjadi money follow program priorities, dengan fokus pada program prioritas yang memberikan dampak langsung.

Mengingat wilayah Sumenep yang terdiri dari daratan dan kepulauan, Bupati menekankan pentingnya pemerataan pembangunan yang inklusif dan berbasis lingkungan.

Musrenbang RKPD Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029 resmi dibuka oleh Bupati Fauzi, yang menandai dimulainya tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbang RKPD Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029 saya nyatakan dibuka,” ucapnya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap tahapan ini menjadi fondasi bagi terciptanya pembangunan yang lebih terarah, merata, dan berkelanjutan.