SUMENEP, (News Indonesia) – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar menjalin kerja sama strategis dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep. Sinergi ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan dengan memanfaatkan potensi lokal di setiap desa.

Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, H. Hairil Fajar, menyatakan bahwa membangun kemandirian pangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Ketahanan pangan harus menjadi gerakan bersama. Kami terbuka untuk bersinergi dengan DPMD dan mendukung program sesuai karakteristik desa masing-masing,” ujarnya pada Jumat (13/6/2025).

Sebagai bentuk dukungan nyata, BPRS membuka layanan rekening khusus untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak di sektor pangan. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan BUMDes, mempermudah akses pembiayaan, serta mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Fasilitas ini kami siapkan agar BUMDes lebih solid dan leluasa dalam mengelola program pangan,” jelas Fajar.

Perhatian BPRS tidak hanya tertuju pada desa-desa di wilayah daratan, melainkan juga menjangkau desa-desa kepulauan seperti Sapeken, Arjasa, dan Kangayan. Menurut Fajar, kawasan kepulauan memiliki potensi besar dalam sektor pangan yang selama ini belum tergarap secara optimal.

“Kami ingin desa-desa kepulauan mendapatkan akses layanan keuangan yang merata dan berkelanjutan, sehingga mereka bisa ikut berperan dalam pengembangan kedaulatan pangan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara lembaga keuangan daerah dan pemerintah desa diharapkan mampu menggerakkan BUMDes dalam berbagai aspek, seperti pengelolaan lahan produktif, pengolahan hasil pertanian, hingga distribusi pangan ke wilayah terpencil.

“Penguatan ketahanan pangan bisa dimulai dari desa. Di sinilah kolaborasi, kepercayaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal bisa memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan,” pungkas Fajar.

Langkah kolaboratif ini dinilai sejalan dengan misi pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan desa yang berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif. (*)