SUMENEP, (News Indonesia) -- Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada April 2019 lalu, kini terkuak fakta baru.
Usai melakukan sweeping ke komisi I DPRD Sumenep, Korlap aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Misbahul Umam menegaskan jika pihaknya tidak main-main mengawal kasus pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT), mengingat data yang mereka sampaikan juga berasal dari pihak dalam.
"Yang membocorkan data itu saya pastikan juga PNS di lingkungan Pemkab, jujur kami tidak puas masak hanya ditemui staf begitu, kami kan dari kemarin payah-payah berdiskusi membahas untuk menyampaikan persoalan ini, ternyata hari ini hanya ditemui oleh staf yang cuma bisa minta maaf saja," ujarnya, kepada sejumlah media. Senin (17/2/2020).
Dalam mekanisme pengambilan jabatan pimpinan tinggi kata Umam, ada aturan mainnya. Di samping harus ada uji kompetensi, setiap calon diharuskan memiliki pengalaman menjabat 2 tahun di instansi terkait, akan tetapi semua regulasi itu dilabrak.
"Intinya setiap pejabat yang ingin menduduki posisi pimpinan harus ikut diklat terlebih dahulu," sebutnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya berencana akan melaporkan kasus indikasi bagi-bagi posisi jabatan tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Saya tidak beralibi hari ini, saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan, karena data yang diberikan kepada saya adalah dari orang yang kebetulan mengikuti rapat bagi-bagi jatah," tegasnya.
Tidak tanggung-tanggung Umam juga membeberkan, jika pihak ASN yang yang sudah memberikan data tersebut siap dijadikan saksi.
"Kemudian Ia (ASN,red) kan dijanjikan menduduki posisi tertentu ternyata dia di lempar, nah data inilah yang masuk ke kita, dan kapanpun ia siap memberikan kesaksian," bebernya.
Disinggung siapa oknum ASN dimaksud, Umam menjawab belum bisa memberikan bocoran. "Mohon maaf tidak bisa jangan dulu lah," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumenep K. Abd. Hamid Ali Munir menyatakan jika surat dari IMM sudah dilanjutkan ke komisi I, setelah ada tindak lanjut baru akan masuk ke pihaknya sebagai ketua.
"Apakah sudah dilaksanakan masih belum ada laporan, nanti akan kita komunikasikan," ujarnya.
Baca Juga: IMM Turun Jalan, Soroti Penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi di Sumenep
Lebih lanjut politis senior PKB ini mengurai jika dirinya dengan anggota yang lain bersifat koordinatif bukan instruktif, sehingga segala bentuk pengaduan dan aspirasi harus di rapatkan terlebih dahulu.
"Anda harus memahami tugas DPR, ketua itu bukan instruktif tapi koordinatif, bukan langsung seperti Kepala Dinas, kami perintahkan langsung pecat, gak bisa itu, ini lembaga politis kawan," jelasnya.
Bahkan, K. Hamid begitu Ia disapa sempat terpancing dengan desakan mahasiswa. Ia mengatakan jika dirinya tidak menerima apabila semua kesalahan dilimpahkan kepada lembaga wakil rakyat saja.
"Ketika kalian datang dalam rangka mengontrol kebijakan, ini adalah hal yang luar biasa, akan tetapi kalau semua disalahkan kepada kami (DPRD, red), kami juga tidak terima itu," dalihnya.
Berdasarkan pantauan media ini, usai melakukan sweeping ke Komisi I, sejumlah mahasiswa keluar dari ruangan dengan wajah kesal hingga akhirnya pintu masuk gedung DPRD setempat disegel menggunakan sehelai kain putih yang bertuliskan 'Di Segel Untuk Rakyat'. [kid/faid]
SUMENEP, (News Indonesia) — Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada April 2019 lalu, kini terkuak fakta baru.
Usai melakukan sweeping ke komisi I DPRD Sumenep, Korlap aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Misbahul Umam menegaskan jika pihaknya tidak main-main mengawal kasus pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT), mengingat data yang mereka sampaikan juga berasal dari pihak dalam.
“Yang membocorkan data itu saya pastikan juga PNS di lingkungan Pemkab, jujur kami tidak puas masak hanya ditemui staf begitu, kami kan dari kemarin payah-payah berdiskusi membahas untuk menyampaikan persoalan ini, ternyata hari ini hanya ditemui oleh staf yang cuma bisa minta maaf saja,” ujarnya, kepada sejumlah media. Senin (17/2/2020).
Dalam mekanisme pengambilan jabatan pimpinan tinggi kata Umam, ada aturan mainnya. Di samping harus ada uji kompetensi, setiap calon diharuskan memiliki pengalaman menjabat 2 tahun di instansi terkait, akan tetapi semua regulasi itu dilabrak.
“Intinya setiap pejabat yang ingin menduduki posisi pimpinan harus ikut diklat terlebih dahulu,” sebutnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya berencana akan melaporkan kasus indikasi bagi-bagi posisi jabatan tersebut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Saya tidak beralibi hari ini, saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan, karena data yang diberikan kepada saya adalah dari orang yang kebetulan mengikuti rapat bagi-bagi jatah,” tegasnya.
Tidak tanggung-tanggung Umam juga membeberkan, jika pihak ASN yang yang sudah memberikan data tersebut siap dijadikan saksi.
“Kemudian Ia (ASN,red) kan dijanjikan menduduki posisi tertentu ternyata dia di lempar, nah data inilah yang masuk ke kita, dan kapanpun ia siap memberikan kesaksian,” bebernya.
Disinggung siapa oknum ASN dimaksud, Umam menjawab belum bisa memberikan bocoran. “Mohon maaf tidak bisa jangan dulu lah,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumenep K. Abd. Hamid Ali Munir menyatakan jika surat dari IMM sudah dilanjutkan ke komisi I, setelah ada tindak lanjut baru akan masuk ke pihaknya sebagai ketua.
“Apakah sudah dilaksanakan masih belum ada laporan, nanti akan kita komunikasikan,” ujarnya.
Baca Juga: IMM Turun Jalan, Soroti Penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi di Sumenep
Lebih lanjut politis senior PKB ini mengurai jika dirinya dengan anggota yang lain bersifat koordinatif bukan instruktif, sehingga segala bentuk pengaduan dan aspirasi harus di rapatkan terlebih dahulu.
“Anda harus memahami tugas DPR, ketua itu bukan instruktif tapi koordinatif, bukan langsung seperti Kepala Dinas, kami perintahkan langsung pecat, gak bisa itu, ini lembaga politis kawan,” jelasnya.
Bahkan, K. Hamid begitu Ia disapa sempat terpancing dengan desakan mahasiswa. Ia mengatakan jika dirinya tidak menerima apabila semua kesalahan dilimpahkan kepada lembaga wakil rakyat saja.
“Ketika kalian datang dalam rangka mengontrol kebijakan, ini adalah hal yang luar biasa, akan tetapi kalau semua disalahkan kepada kami (DPRD, red), kami juga tidak terima itu,” dalihnya.
Berdasarkan pantauan media ini, usai melakukan sweeping ke Komisi I, sejumlah mahasiswa keluar dari ruangan dengan wajah kesal hingga akhirnya pintu masuk gedung DPRD setempat disegel menggunakan sehelai kain putih yang bertuliskan ‘Di Segel Untuk Rakyat’. [kid/faid]
Comment