JMSI Sumenep Gelar Diskusi Publik Pilkada Lewat DPRD, Dorong Partisipasi dan Literasi Demokrasi

Foto: Diskusi Publik bertajuk “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi” yang digelar JMSI Kabupaten Sumenep di Hotel Kaberaz, Sumenep, Rabu (21/1/2026).

SUMENEP, (News Indonesia) – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep menggelar diskusi publik bertajuk “Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi” di Hotel Kaberaz, Sumenep, Rabu (21/1/2026).

Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membedah wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dari berbagai perspektif politik dan akademik.

Diskusi yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut menghadirkan perwakilan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sumenep serta pengamat politik dan kebijakan publik. Sejumlah anggota legislatif menyampaikan pandangan institusional dan sikap fraksi, sementara perspektif akademis memperkaya diskursus mengenai implikasi demokrasi dari wacana tersebut.

Narasumber yang hadir antara lain H. Hosnan (Fraksi PDI Perjuangan), Akhmadi Yasid (Fraksi PKB), Moh. Fendi, S.E. (Fraksi Demokrat), Dr. H. M. Asy’ari Muthhar (Fraksi PPP), Ahmad Jauhari (Fraksi NasDem), serta Holik (Fraksi Gerindra–PKS). Diskusi juga menghadirkan Dr. Wilda Rasail sebagai pengamat politik dan kebijakan publik. Acara dipandu oleh moderator Wildan Mukhlisah Sy.

Ketua JMSI Sumenep, Supanji, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen JMSI dalam mendorong literasi demokrasi yang sehat dan mencerdaskan publik. Menurutnya, isu Pilkada melalui DPRD menyangkut langsung hak politik masyarakat, sehingga perlu dibahas secara terbuka dan berimbang.

Supanji menegaskan, diskusi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggiring opini publik ke arah tertentu. JMSI, kata dia, berupaya menghadirkan ruang pertukaran gagasan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif, sekaligus mampu menilai secara kritis berbagai argumen yang berkembang.

Diskusi berlangsung dinamis dengan beragam pandangan yang mengemuka, baik yang menilai wacana Pilkada lewat DPRD sebagai alternatif tata kelola politik maupun yang mengkritisinya sebagai potensi kemunduran demokrasi.

Meski demikian, para narasumber sepakat bahwa partisipasi publik, transparansi, dan prinsip demokrasi harus tetap menjadi pijakan utama dalam setiap perumusan kebijakan politik.

Melalui forum ini, JMSI Sumenep berharap diskusi publik dapat menjadi sarana edukasi politik yang konstruktif serta memperkuat peran media dalam menjaga demokrasi yang sehat, inklusif, dan berintegritas.***

Comment