SUMENEP, (News Indonesia) — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Madura, Jawa Timur, menyatakan pencarian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambil dari Dana Desa (DD) hingga bulan mei ini, baru terserap sekitar 85 persen dari 330 desa.

“Sekitar 280 desa kalau tidak keliru DD sudah masuk ke rekening kas desa, tinggal bagaimana realisasi pencairannya,” ungkap Kadis PMD Sumenep, Moh. Ramli. Rabu (20/5/2020).

Ramli menjelaskan, memasuki sepuluh hari terakhir bulan mei, masih terdapat sekitar 50 desa yang belum mengajukan pencairan DD.

“Masih ada 50 desa yang belum mengajukan pencairan, sehingga ini juga yang menyebabkan keterlambatan,” ucapnya.

Disinggung perihal total dana yang dikucurkan untuk program BLT-DD, Ramli menjawab data riilnya masih belum selesai keseluruhan.

“Saya tidak pegang data, tapi saya pastikan usulan yang masuk sudah wajib menganggarkan BLT-DD, kalau ditanya soal jumlahnya secara detail, datanya ada di Kabid saya,” bebernya.

Ramli hanya memastikan, jika seluruh desa di Kabupaten berlambang kuda terbang wajib menganggarkan BLT-DD sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, sebelum pencairan berlangsung harus koordinasi dengan sejumlah pihak.

“Koordinasi dengan camat, dan BPRS untuk menjadwal, karena itu tergantung desa dengan pihak bank,” jelasnya.

Ditanya soal kebijakan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait perpanjangan BLT-DD, Ramli mengaku masih belum dapat aturan teknisnya dari pusat.

“Sampai saat ini belum ada aturan itu yang belum kami terima, kalau toh memang kesempatan berikutnya wajib ada penyesuaian kita memang wajib patuh, kita tunggu saja,” tandas mantan Kadinsos Sumenep.

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui menteri keuangan, Sri Mulyani menyatakan, selain perpanjangan subsidi listrik, kebijakan lain yang diambil pemerintah untuk menjaga konsumsi adalah menambah waktu pemberian bansos tunai (BLT) Dana Desa dari tiga bulan menjadi enam bulan, yakni hingga bulan September.

Kendati demikian, nominal bantuan tambahan dipangkas oleh Pemerintah dari Rp 600 ribu per bulan pada April sampai Juni, menjadi Rp300 ribu pada Juli sampai September.

“Ini semua merupakan upaya untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap sisi konsumsi, yakni memberikan bantuan masyarakat agar bisa menjaga konsumsi pada level basic needs,” ucap Sri Mulyani, dilansir dari cnnindonesia.com. [kid/faid]